Minyak Goreng Langka, Pengusaha Ini Usulkan 2 Cara Mengatasinya 

KONDISI Kelangkaan minyak goreng saat ini menjadi kondisi yang memprihatinkan. Presiden Joko Widodo pun diminta turun tangan langsung mengkoordinasikan penanganannya, meski Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional saat ini juga sudah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stok minyak goreng di masyarakat. 

Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi Digital, Pengembangan Kewirausahaan, dan Pemberdayaan UMKM Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Iqbal Farabi menyebutkan, Presiden bisa memberlakukan kebijakan larangan ekspor sawit dan turunannya sampai kondisi kelangkaan minyak goreng ini selesai. 

TNI dan Polri pun perlu dilibatkan mengawal distribusi dari produsen besar sampai ke pasar. Seperti halnya pemerintah mengawal vaksin sampai seluruh pelosok negeri. 

"Pedagang pasar mengeluh pasokan, produsen mengeluh kerugian, masyarakat mengeluh kelangkaan, tentu ini artinya ada yang harus dibenahi, saya khawatir jika dibiarkan berlarut-larut ini akan isu nasional, masyarakat menunggu Presiden untuk melakukan langkah lebih konkrit," kata pria yang juga ketua Saudagar Muda Minangkabau itu. 

Kebijakan itu, jelas Iqbal, bisa diterapkan hanya untuk sementara saja, hingga suplai minyak goreng di masyarakat normal kembali. 

Cara lain, lanjut Iqbal ialah dengan membiarkan mekanisme harga mengikuti harga pasar dan pemerintah bisa membuat skema baru untuk masyarakat kecil dan menengah. Salah satunya, kata Iqbal, penjualan minyak melalui online bisa diperhatikan untuk menjaga suplai. Menurutnya, kondisi kelangkaan sata ini karena adanya permasalahan di sisi suplai. 

Baca juga : Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Minyak Goreng Tersedia

"Justru seharusnya pemain online ini diberikan subsidi baik oleh pemerintah maupun marketplace agar harga bisa mendekati stabil. Keadaan saat ini adalah kelangkaan di pasar offline maupun online," ujarnya. 

Adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), ujar Iqbal, juga menjadi perhatian di sisi produsen. Ia pun meminta pemerintah lebih tegas lagi dalam mendorong produsen tetap berproduksi maksimal, terutama menjelang Ramadan, meski ada skema HET yang ditentukan. 

Pada saat yang sama Pemerintah dapat mencari formulasi angka yang tepat baik dari sisi harga, distribusi dan lainnya. Kelangkaan minyak goreng yang berasal dari minyak sawit itu juga sudah berdampak pada produk turunan CPO lainnya, seperti sabun, shampoo dan lainnya yang harganya merangkak naik. 

"Kalau kita ingat, Presiden dalam kampanyenya juga pernah menyatakan akan mengeluarkan kartu sembako, saya rasa ini momen tepat, sehingga minyak goreng yang juga bagian dari sembilan bahan pokok (sembako) bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan tentunya tepat sasaran," ujar Iqbal. 

Iqbal berharap dengan upaya yang terkoordinasi dengan baik, kelangkaan minyak goreng bisa segera teratasi, seperti halnya distribusi vaksin Covid-19 yang sukses dikawal hingga seluruh pelosok Indonesia. 

"Masyarakat tentunya menunggu bentuk konkrit dari mekanismenya, karena lazimnya di bulan Ramadhan harga-harga akan merangkak lebih tinggi. Kalau vaksin bisa merata dalam hitungan minggu se-Indonesia, karena kita semua mengawal vaksin tersebut, saya yakin isu minyak goreng ini akan selesai dalam hitungan hari, karena kami yakin Presiden tidak akan tinggal diam melihat kelangkaan ini," pungkasnya. (RO/OL-7)