Menkeu: Pemulihan Ekonomi 2023 tidak akan Andalkan APBN

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemulihan ekonomi di 2023 tidak akan lagi bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi makro yang lebih mandiri dengan mengandalkan sisi konsumsi dan produksi.

"APBN tetap akan bersifat suportif tetapi peranan dari non-APBN juga sangat penting," ujar Sri Mulyani selepas mengikuti rapat sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2). Kinerja konsumsi, investasi, dan ekspor disiapkan untuk menjadi mesin utama. 

Pada 2021, tiga sektor tersebut sudah memberi kontribusi cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami berharap konsumsi kembali tumbuh di atas 5%. Pada 2021, pertumbuhan konsumsi hanya 2%. Jadi, kalau kegiatan masyarakat sudah mengadopsi kenormalan baru, kami harap konsumsi kembali tumbuh dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Dari sisi investasi dan perdagangan terutama ekspor, kunci untuk meningkatkan kinerja mereka yaitu terus melakukan  transformasi dan hilirisasi. Peningkatan kualitas produksi barang serta penciptaan nilai tambah dari berbagai komoditas mineral akan terus didorong pemerintah.

Di samping tiga hal tersebut, perempuan yang akrab disapa Ani itu juga akan memaksimalkan peran institusi keuangan di Tanah Air. Perbankan saat ini memiliki dana pihak ketiga mencapai Rp7.250 triliun dan loan to deposit ratio hanya 77%. "Angka-angka itu menunjukkan bahwa perbankan memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit yang lebih besar," terangnya.

Ada pula pasar saham dan obligasi yang memiliki proyeksi begitu menjanjikan ke depan. Nilai dari pasar saham yang tercatat di bursa efek pada 2021 mencapai Rp7.232 triliun atau naik 3,77% dicari tahun sebelumnya. Adapun nilai obligasi tercatat Rp4.718 triliun atau naik 9,65%.

"Ini bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi. Perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO, right issue, atau mengeluarkan obligasi karena investor domestik kita sudah 7,5 juta orang," ungkap Ani. 

Baca juga: Presidensi G20 Jadi Kesempatan Emas bagi UMKM

Di luar itu, ia juga menyebut satu sektor yang bisa menjadi motor baru bagi pertumbuhan ekonomi yakni kesehatan. Pandemi telah memaksa masyarakat untuk mulai memperhatikan pola hidup yang jauh lebih sehat. "Oleh karena itu reformasi di bidang kesehatan sangat penting, baik yang menyangkut industri alat kesehatan maupun dari sisi penyelenggaraan jasa kesehatan," tandasnya. (OL-14)