Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KEHADIRAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G-20 dan negara-negara mitra pada pertemuan G-20 yang digelar pada 15-18 Februari di Jakarta menjadi kesempatan emas bagi UMKM berorientasi ekspor menunjukkan produk-produk berkualitas.
Indonesia sebagai pemegang Presidensi G-20 selama satu tahun mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” mengajak seluruh dunia secara bersama berkonsolidasi mencapai pemulihan akibat pandemi yang melanda.
Baca juga: Volume Perdagangan Indonesia dengan Negara yang Jalin LCS Capai 42%
Program Desa Devisa yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut mendorong pemulihan ekonomi dengan memperkuat fondasi pelaku UMKM binaannya.
"Kami merasa terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berpartisipasi dalam ajang bersejarah ini. Pada kesempatan ini, kami menampilkan produk dari mitra binaan kami, yang salah satunya merupakan hasil dari Program Desa Devisa berupa kerajinan dan aksesoris perak APIKRI yang berasal dari Bantul, Yogyakarta," ujar Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso di Booth Rumah Joglo pada perhelatan G-20 di JCC, Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Rabu (16/2).
Desa Devisa merupakan program pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha dan pengembangan komoditas unggulan suatu daerah dengan tujuan akhir ekspor. Kerajinan APIKRI telah menjadi Desa Devisa sejak tahun 2020 dan mampu mengekspor produknya ke Belanda, Amerika dan Inggris.
Pertemuan G-20 di Jakarta akan membahas berbagai isu dan tantangan finansial dunia, termasuk Financial Inclusion: Digital and SMEs. Rijani mengatakan, program Desa Devisa merupakan salah satu wujud inklusi keuangan yang diberikan LPEI sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada pelaku UMKM khususnya yang berorientasi ekspor di tengah pandemi covid-19.
Program Desa Devisa diharapkan dapat menjadi referensi bagi wilayah dan komoditas lainnya di Indonesia dan dapat membantu program pemulihan ekonomi nasional. (OL-6)
Hilirisasi industri kakao di Indonesia terus dipacu melalui strategi klasterisasi UMKM yang difokuskan pada penciptaan ekosistem agribisnis inklusif dari hulu ke hilir,
Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang memanen berkah FORNAS VIII 2025 NTB yaitu sektor UMKM. Pengusaha oleh-oleh turut mendapat berkah dari event tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved