Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Hermanto menilai kewajiban perusahaan pemegang izin kawasan penggunaan kawasan hutan pinjam pakai sudah menunaikan kewajibannya dengan baik. Dapat dilihat tanaman yang ditanam menggunakan bibit pohon yang memiliki kualitas super. Oleh karena itu diharapkan perusahaan pemegang izin dapat memberikan feedback bagi negara, lingkungan dan masyarakat sekitar.
"Kita mendorong agar perusahaan pemegang izin kawasan hutan agar optimal dalam menunaikan kewajibannya kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masyarakat dan juga lingkungan sekitar,” kata Hermanto usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Hutan Bukit Menoreh, di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (4/2).
Hermanto menambahkan, selain dari kewajiban menanam dan menyetorkan PNBP, pihaknya juga berpesan kepada pemerintah agar perusahaan yang diberikan izin atas pengelolaan kawasan hutan harus menunjukkan komitmen yang dibuatnya pada saat mereka mendapatkan izin.
Ia menegaskan, apabila tidak dipenuhi, Komisi IV DPR RI akan meminta kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas, baik secara administratif hingga penindakan penegakan hukum agar kawasan hutan tetap terpelihara.
Di sisi lain, politikus PKS ini juga menegaskan bahwa lokasi penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) juga sangat penting, karena pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan pada ekosistem hutan akan menguatkan fungsi hutan serta sebagai keberadaan sumber air untuk masyarakat setempat.
“Kita sudah meninjau, bahwa memang lingkungannya tumbuh subur dengan baik, kita dorong agar pemerintah daerah juga memberikan dorongan kepada para pelaku secara sinergi, kolaborasi untuk konsisten menerapkan penghijauan kembali terhadap hutan yang kritis dan hutan-hutan yang sudah rusak, kita harapkan ini supaya kembali reboisasi dan pulih seperti sebagaimana mestinya,” pesan Hermanto (RO/OL-09)
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
BERDASARKAN data AAJI terkait pertumbuhan penjualan premi setahun hingga semester I 2025, perusahaan asuransi ini menempati posisi teratas mencapai Rp2,0 triliun.
DANA pensiun swasta terbesar di Norwegia, KLP Pension, memutuskan untuk mencoret dua perusahaan raksasa industri pertahanan dari portofolio investasinya.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved