Rabu 19 Januari 2022, 06:30 WIB

Pencatatan Ekspor CPO untuk Menjaga Ketersediaan di Dalam Negeri

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Pencatatan Ekspor CPO untuk Menjaga Ketersediaan di Dalam Negeri

ANTARA FOTO/Rahmad
Ilustrasi

 

Untuk mendukung kebijakan Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga di Rp14 ribu per liter, pemerintah menerapkan mekanisme untuk pencatatan ekspor yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

Kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, digunakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dan dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).

"Tujuannya agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia," kata Lutfi, Selasa (18/1).

Lutfi menekankan aturan ini bukan pelarangan atau restriksi untuk pengekspor CPO maupun olein. Proses ini hanya untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan kepada barang-barang olein dan turunannya ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri. "Tidak ada larangan untuk ekspor pada saat ini," kata Lutfi.

Kepada produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Bagi siapapun yang melakukan kecurangan, penyelewengan apapun yang melawan hukum, pemerintah RI akan menindaklanjuti kepada proses hukum. "Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas kepada pelaku usaha maupun konsumen yang melanggar ketentuan ini. Ini adalah proses dimana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini adalah bagian subsidi pemerintah melalui BPDPKS dimana iurannya diambil daripada eksportir. Ini juga untuk kepada konsumen dan rakyat," kata Lutfi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan adanya sanksi, kemudian adanya administrasi pendaftaran melalui perdagangan, artinya mereka yang terdaftar yang menjadi target utama pengenaan sanksi tersebut. "Ini supaya ada kontrol masyarakat juga bahwa minyak goreng yang dikhususkan kepada rumah tangga, usaha mikro dan kecil yang butuh minyak goreng dengan harga terjangkau. Jadi bisa dilaporkan bila ada produsen yang menjual dengan cara apapun di atas Rp14.000 per liter," kata Oke. (OL-12)

Baca Juga

Ist

PB HMI Apresiasi Pemerintah dan Polri dalam Tangani Lalu Lintas Lebaran

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 12:35 WIB
Pemerintah Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam penanganan dan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1443...
ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

Cegah Tertular PMK, Sapi Asal Kupang Tidak Diturunkan di Tanjung Perak

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 10:09 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menetapkan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku...
ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Untuk Kurban, HPDKI Persiapkan Ternaknya Aman dan Sehat dari PMK

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 10:01 WIB
Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran Penyakit...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya