KEPALA Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar Rp300 triliun untuk dapat menangani dampak perubahan iklim.
"Dana itu mencapai 27% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita lakukan budget packing, kita juga beri budgeting ke pemerintah daerah," ungkapnya dalam webinar Kementerian Investasi/BKPM bertajuk Transisi Ekonomi Hijau, Kamis (6/1).
Lebih lanjut, Adi menambahkan bahwa 33% dari total Rp300 triliun itu akan dipenuhi oleh sektor swasta dan sisanya dipenuhi oleh filantropi maupun investor lagi.
Apabila tidak mulai berinvestasi pada perekonomian hijau, menurutnya Indonesia harus menghadapi perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana yang menghabiskan hingga Rp35 triliun per tahun untuk rehabilitasinya.
"Di tengah pandemi, 4% dari PDB (produk domestik bruto) keluar di satu tahun saja untuk menghadapi bencana kesehatan," kata Adi.
Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia pun turut ikut dalam komitmen NDC (Nationally Determined Contribution) di Paris Agreement guna mengurangi emisi karbon 29% dengan usaha sendiri dan 40% dengan bantuan internasional.
Terdapat lima sektor yang emisi karbonnya akan dikurangi yakni kehutanan, energi, transportasi, limbah, dan pertanian.
"Energi dan transportasi walau nomor dua itu dari sisi cost luar biasa besar, ongkosnya sekitar Rp300 triliun per tahun kebutuhan investasinya," pungkasnya. (Des/OL-09)
