Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEPALA Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar Rp300 triliun untuk dapat menangani dampak perubahan iklim.
"Dana itu mencapai 27% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita lakukan budget packing, kita juga beri budgeting ke pemerintah daerah," ungkapnya dalam webinar Kementerian Investasi/BKPM bertajuk Transisi Ekonomi Hijau, Kamis (6/1).
Lebih lanjut, Adi menambahkan bahwa 33% dari total Rp300 triliun itu akan dipenuhi oleh sektor swasta dan sisanya dipenuhi oleh filantropi maupun investor lagi.
Apabila tidak mulai berinvestasi pada perekonomian hijau, menurutnya Indonesia harus menghadapi perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana yang menghabiskan hingga Rp35 triliun per tahun untuk rehabilitasinya.
"Di tengah pandemi, 4% dari PDB (produk domestik bruto) keluar di satu tahun saja untuk menghadapi bencana kesehatan," kata Adi.
Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia pun turut ikut dalam komitmen NDC (Nationally Determined Contribution) di Paris Agreement guna mengurangi emisi karbon 29% dengan usaha sendiri dan 40% dengan bantuan internasional.
Terdapat lima sektor yang emisi karbonnya akan dikurangi yakni kehutanan, energi, transportasi, limbah, dan pertanian.
"Energi dan transportasi walau nomor dua itu dari sisi cost luar biasa besar, ongkosnya sekitar Rp300 triliun per tahun kebutuhan investasinya," pungkasnya. (Des/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
"Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menjadi vektor utama. Keberadaan dan penyebarannya yang meluas menjadikan arbovirus sebagai ancaman serius,”
Fenomena salju langka menyelimuti Gurun Atacama, wilayah terkering di dunia, menghentikan sementara aktivitas observatorium ALMA.
Dalam serangkaian lokakarya yang digelar selama lima hari tersebut, para musisi membahas akar penyebab krisis iklim, peran seni dan budaya dalam mendorong perubahan nyata.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Masuknya genangan rob tak hanya ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi sudah meluap sampai ke jalan raya
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved