Realisasi Sementara Program PEN 2021 Capai Rp658,6 Triliun 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi sementara program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sudah mencapai Rp658,6 triliun. Angka tersebut mencapai persentase 88,4% dari pagu anggaran sebesar Rp744,77 triliun. 

"Sayangnya realisasi program PEN belum bisa mencapai keseluruhan karena beberapa program belum bisa dijalankan, sehingga pada akhirnya anggarannya dikembalikan lagi," ungkapnya dalam Konferensi Pers: Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1). 

Adapun realisasi sementara program PEN tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp198,5 triliun, perlindungan sosial Rp171 triliun, program prioritas Rp105,4 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp116,2 triliun, serta insentif usaha Rp67,7 triliun. 

Secara rinci, Sri Mulyani menambahkan, realisasi anggaran penanganan kesehatan merupakan 92,3% dari alokasi Rp214,96 triliun, yang telah diserap antara lain untuk biaya perawatan 1,4 juta pasien covid-19, serta insentif kepada 1,5 juta tenaga kesehatan pusat dan santunan kematian 571 tenaga kesehatan. 

"Untuk biaya perawatan pasien covid-19 ini yang memang masih akan terus berubah karena masih akan ada audit," ucap Sri Mulyani. 

Baca juga : Menkeu: Realisasi Sementara APBN 2021 Masih Sangat Positif 

Dia melanjutkan realisasi perlindungan sosial mencapai 91,5% dari pagu Rp186,64 triliun yang telah diberikan antara lain dalam bentuk diskon listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, dan pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas. 

Untuk realisasi program prioritas merupakan 89,3% dari anggaran Rp117,94 triliun, yang meliputi antara lain padat karya untuk 2,26 juta tenaga kerja dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Sementara, realisasi dukungan UMKM dan korporasi antara lain telah diberikan untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp40,76 triliun dan imbal jasa penjaminan (IJP) untuk 2,45 juta UMKM dan 69 korporasi, sehingga mencapai 71,5% dari pagu Rp162,4 triliun. 

Kemudian, Sri Mulyani menuturkan realisasi insentif usaha mencapai 107,7 persen dari alokasi Rp62,83 triliun, yang antara lain telah diberikan dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan manfaat untuk seluruh wajib pajak. 

"Insentif paling bagus penyerapannya, jadi ternyata dunia usaha lebih senang mendapatkan insentif karena lebih mudah dieksekusi dibanding dengan bantuan lainnya seperti bantuan UMKM dan korporasi atau bahkan program padat karya," pungkasnya. (OL-7)