Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi sementara APBN 2021 menunjukkan hal yang sangat positif. Hal ini terlihat dari beberapa capaian yang melebihi asumsi makro APBN 2021.
Seperti inflasi yang tercatat masih rendah di angka 1,87% dibandingkan asumsi makro yang diperkirakan mencapai 3%. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika juga masih menguat Rp14.312 dibandingkan asumsi makro sebesar Rp14.600. Tingkat suku bunga SBN-10 tahun tercatat 6,35% dibandingkan asumsi makro sebesar 7,29%
Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi sementara diperkirakan akan mencapai 3,7%, di mana angka ini turun dibandingkan asumsi makro sebesar 5%, harga minyak mencapai 68,5 USD/barrel, naik dibandingkan asumsi makro yang sebesar 45 USD/barrel, lifting minyak rendah atau mencapai 662 rbph dibandingkan asumsi makro sebesar 705 rbph, dan lifting gas mencapai 982 rbsmph dari asumsi makro sebesar 1.007 rbsmph.
"Dengan asumsi makro yang mengalami defiasi ini, APBN 2021 ini kita lihat sangat positif," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1).
Baca juga : Awal 2022, Pertamina Mengebor Enam Sumur Pengembangan
Lebih lanjut, sampai dengan 31 Desember 2021, pendapatan negara berhasil mencapai Rp2.003,1 triliun atau melebihi target semula yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Secara rinci, pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.277,5 triliun, kepabeanan Rp269 triliun, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp452 triliun.
Sementara itu, belanja negara juga dikatakan masih cukup kuat dan masih terjadi ekspansi, di mana belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau melebihi target semula sebesar Rp2.750 triiliun.
"Belanja negara kita keep growing. BPP (Belanja Pemerintah Pusat) mencapai Rp2.001 triliun, di mana terdiri dari belanja K/L Rp1.189,1 triliun dan belanja non K/L Rp812 triliun. Sementara itu, TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) stabil Rp785,7 triliun," kata Sri Mulyani.
"Keseimbangan primer APBN 2021 sendiri mencapai Rp440,2 triliun serta defisit APBN 2021 sendiri hanya mencapai 4,65% atau lebih kecil dibandingkan desain defisit APBN 2021 yang sebesar 5,70%," pungkasnya. (OL-7)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved