Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo berharap Serikat Pekerja (SP) PLN bisa bersinergi dengan struktur formal di PLN untuk bersama-sama membangun PLN yang kokoh.
"Saya melihat perjuangan SP PLN itu pengejawantahan semangat yang berkobar.Untuk itu saya sebagai dirut ingin agar SP PLN ini, kekuatan besarnya bisa disinergikan dengan kekuatan yang ada di struktur organisasi formal yang saat ini dipimpin oleh saya," kata Darmawan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja PT PLN (Persero) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/12).
Menyadari sebagai aset yang begitu besar, dia berjanji siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan SP PLN agar segala tantangan dan hambatan PLN dalam menjalankan bisnisnya bisa diselesaikan.
Lebih lanjutia mengatakan, salah satu PR besar yang akan diselesaikan bersama-sama dengan SP PLN adalah terkait dengan upaya melistriki masyarakat secara merata hingga ke pelosok negeri. Selain itu juga dia berkomitmen menyelesaikan persoalan utang yang membelit perusahaan. Hal itu sesuai dengan permintaan dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Dirut PLN.
"Saya nggak rela PLN merugi. Saya akan keluarkan kebijakan agar PLN bisa tetap kokoh, untuk itu kita harus berjuang bersama. Saya siap berjuang dengan teman teman SP untuk menghadapi tantangan yang luar biasa kedepan," paparnya.
Dia juga bercerita selama dua tahun menjadi Wadirut PLN, pihaknya melakukan digitalisasi, seperti PLN Mobile . Digitalisasi juga dilakukan di sejumlah hal hingga terjadi efisiensi. Pihaknya juga melakukan transformasi serta mendengarkan ide-ide dari karyawan.
“Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rakernas. Semoga muncul ide-ide, diperkuat lagi perjuangan. Ini awal yang baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali juga menegaskan bahwa kolaborasi merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada BUMN, di mana pengangkatan, pemberhentian serta penentuan hak dan kewajiban pegawai BUMN harus dikomunikasikan dengan serikat pekerja dalam bentuk PKB (Perjanjian Kerja Bersama).
"Lalu perusahaan harus jaga kesinambungannya, itu yang harus dikolaborasikan, bagaimana kita hadapi tantangan PLN ke depan itu bersama," kata Abrar.
Abrar juga mengingatkan bahwa keberadaan SP PLN adalah perintah Undang-Undang, artinya serikat pekerja sebagai mitra harus diposisikan secara proporsional. Selain itu perlu juga dilakukan komunikasi yang lebih intens antara serikat pekerja dan manajemen PLN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis.
"Kita harap sinergi ini bisa dibangun untuk bersama menjaga aset strategis bangsa untuk kepentingan masyarakat," uar Abrar.
Ia berharap, akan ada langkah-langkah positif terkait kolaborasi antara pekerja dan manajemen PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo yang baru diangkat sebagai Dirut PLN.
"Kemarin itu sudah terjalin dengan baik, hanya saja karena pandemi kita dibatasi bertemu tatap muka. Pembahasan masalah-masalah akan lebih baik kalau didiskusikan secara tatap muka," pungkasnya. (RO/E-1)
Menjelang 12 hari memasuki Bulan Suci ramadan 1457 H, kondisi warga penyintas banjir besar di Aceh Tengah masih sangat memprihatinkan.
Kondisi lingkungan yang lembap dan air yang menggenang dapat menjadi media penghantar arus listrik dari instalasi yang tidak terlindungi.
Peristiwa tragis ini terjadi saat keduanya berada di dalam rumah ketika air sungai tiba-tiba meluap dan masuk ke pemukiman dengan cepat.
Dua dari tiga korban merupakan pasangan suami istri berinisial HW, 54, dan NJ, 49.
Selain keberadaan bengkel, ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi krusial.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terjadi pemadaman listrik bergilir di empat kabupaten di Provinsi Aceh pascabencana banjir bandang
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved