Kamis 09 Desember 2021, 21:49 WIB

Garuda Berstatus PKPU, Wamen BUMN : Proposal Damai Sudah Disiapkan 

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Garuda Berstatus PKPU, Wamen BUMN : Proposal Damai Sudah Disiapkan 

Antara
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoamodjo

 

WAKIL Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memastikan pihaknya bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah menyiapkan proposal damai yang memuat rencana restrukturisasi kewajiban usaha terhadap kreditur. 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Garuda Indonesia berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada Kamis (9/12). Gugatan ini diajukan oleh Mitra Buana Koorporindo (MBK) karena maskapai penerbangan nasional tersebut tidak membayar kewajibannya sebesar Rp4,158 miliar hingga jatuh tempo pada 14 Juli 2021. 

"Kami sedang siapkan dan mulai komunikasikan proposal untuk seluruh jenis kreditur, baik dalam dan luar negeri," kata Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo kepada Media Indonesia, Kamis (9/12). 

Dia berkeyakinan proposal damai tersebut akan diterima para kreditur. Garuda diketahui memiliki utang jumbo sebesar US$9,8 miliar itu, terbanyak utang tersebut dari lessor atau penyewa pesawat. 

Baca juga : Garuda Siapkan Proposal Damai untuk Kreditur

"Kami upayakan yang terbaik, dan kita juga butuh dukungan pemerintah untuk Garuda bila proposal diterima," jelas Tiko. 

Sebelumnya, Tiko meminta Kementerian Keuangan agar segera mencairkan dana Investasi Pemerintah-Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN) atau penyertaan modal negara (PMN) untuk Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun. 

Dana tersebut bakal digunakan pemegang saham Garuda untuk memberikan jaminan kepada kreditur selama proses restrukturisasi berjalan. 

"Kami sedang negosiasi bagaimana bisa manfaatkan rekening IP-PEN yang sudah disbursement tapi belum dimanfaatkan ini. Kami akan negosiasi dengan Kemenkeu soal Rp7,5 triliun ini," ungkap Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo saat Rapat Kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/11). (OL-7)

Baca Juga

Antara

Dekopin: Bentuk Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 06 Juli 2022, 23:18 WIB
Pasalnya, persoalan terkait koperasi simpan pinjam tak kunjung usai sampai saat ini. Dekopin juga mengapresiasi inisiatif pemerintah dan...
Antara

Tahun Depan, Indonesia Larang Ekspor Timah

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:54 WIB
Larangan ekspor barang mentah tersebut guna memberi nilai tambah pada produk timah...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Pemerintah Segera Batasi Ekspor sejumlah Bahan Mentah

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 06 Juli 2022, 21:51 WIB
Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo tentang transformasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya