Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi akad kredit usaha rakyat (KUR) sektor peternakan sampai 7 Desember 2021 mencapai Rp 14,77 triliun atau 98,08% dari target Kementan sebesar Rp 15,05 triliun.
“KUR di sektor peternakan sudah diakses oleh 436.146 debitur dan digunakan untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba dan unggas,” ujar Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun pada acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) II di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (7/12).
Makmun menjelaskan, terkait usaha peternakan terdapat realisasi kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (mix-farming) sebesar Rp5,26 triliun untuk 204.682 debitur. Sehingga, total kontribusi KUR untuk usaha peternakan adalah sebesar Rp20,03 triliun.
Catatan ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang telah mengimplementasikan sejumlah program kebijakan KUR dan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini. Salah satunya adalah penambahan subisidi bunga KUR.
"Hasilnya, pada tahun 2020 bunga KUR sebesar 6 persen, sedangkan tahun ini turun menjadi hanya 3 persen," ungkap Makmun di hadapan para pejabat UPT dan OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.
Selain itu, Kementan juga melakukan beberapa inovasi lain, misalnya meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Lalu, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (offtaker).
"Ada juga relaksasi ketentuan kredit usaha rakyat berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR," imbuh Makmun.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyaluran KUR sektor peternakan ini. Ia menilai, melalui KUR ini, pemerintah berupaya menciptakan pemerataan ekonomi di sektor peternakan.
"Serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan berkeadilan, dengan membantu para peternak kecil dan kelompok usaha peternakan mikro/kecil,” jelas Nasrullah.
Sebagai catatan, untuk tahun 2021 Kementan telah menganggarkan Rp26,81 triliun untuk kluster tanaman pangan, Rp7,84 triliun untuk hortikultura, Rp20,28 triliun untuk perkebunan dan Rp15,05 triliun untuk peternakan.
“Mudah mudahan pandemi segera berakhir sehingga dukungan KUR ini dapat membantu mewujudkan cita cita korporasi petani peternak yang selama ini sedang diusahakan," tandas Nasrullah. (RO/OL-09)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan perseroan, Hery menilai pengaruhnya tidak signifikan mengingat skala bisnis BRI yang besar.
Jumlah debitur KUR di tiga wilayah tersebut mencapai 1.018.282 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp43,95 triliun.
PEMERINTAH menyiapkan kebijakan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemerintah tengah menyiapkan skema hapus buku utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat di wilayah bencana.
Don Muzakir, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved