Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Krakatau Steel Infrastruktur(KSI) membantah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang memprediksi PT Krakatau Steel (KSl) akan bangkrut pada akhir tahun. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12), Erick memprediksi PT Krakatau Steel akan bangkrut jika tak menjual PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) yang merupakan subholding PT KS.
"Sebagai komisaris subholding KSI, saya meminta menteri BUMN untuk bertaruh Rp1 miliar. Jika KS Bangkrut bulan ini, saya akan bayar Pak Menteri. Uang itu akan saya sumbangkan ke kaum dhuafa," ujarnya lewat pernyataan resmi, Rabu (6/12).
Roy mengakui KS tengah dalam kondisi sulit, namun manajemen telah berbuat yang terbaik dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Sebagai aset strategis, lanjutnya, seharusnya KS diperlakukan dengan strategis pula. Jangan sampai hanya karena ada motif tertentu, KS menjadi korban dari kepentingan tertentu.
"Saya pernah menjadi komisaris di KS dan sekarang di subholding KSI. Saya percaya dan yakin, KS tidak seburuk yang disampaikan oleh menteri BUMN," tandasnya.
Roy menambahkan, untuk menyelesaikan kewajiban KS kepada sejumlah krediturnya, perusahaan telah memiliki sejumlah rencana. Termasuk melepas kepemilikan saham di KSI hingga 40%. Akan tetapi, kata Roy, belakangan ini muncul permintaan agar penjualan KSI hingga sampai 70% saham. "Jika mayoritas saham KSI dilepas, justru akan merugikan KS. Lagi pula penyelamatan KS tidak harus melepas kepemilikan mayoritas di KSI. Kepentingan negara harus menjadi prioritas," ujarnya.
Roy menegaskan, sesungguhnya dia tidak suka bertaruh. Tapi terpaksa dia lakukan untuk meyakinkan rakyat bahwa transaksi ini tidak beres. Menurut Roy, dia tidak menolak divestasi KSI. Tapi jika divestasi harus dilakukan hingga 70%, hal itu pasti akan merugikan KS dan negara.
Sebelumnya di depan Komisi VI DPR menteri BUMN mengatakan, untuk penyelamatan Krakatau Steel ada tiga langkah. Problemnya langkah ketiga ini macet. Ada dua restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel, satu negosiasi ulang dengan POSCO ini juga tidak mudah. "Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini (Krakatau Steel) bisa default," katanya.
Right issue untuk Krakatau Steel, menurut dia, merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN baja yang sudah disepakati. (RO/Ant/OL-8)
Sebagai bagian visi Indonesia Incorporated, Krakatau Steel mendapatkan dukungan modal kerja US$295 juta dari Danantara dengan mekanisme sangat ketat.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved