PRESIDENSI G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menilai Forum G20 sebagai Forum Ekonomi utama global memiliki posisi strategis.
"Karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia," ujarnya dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Senin (22/11).
Baca juga: Presiden Buka Lowongan Wakil Menteri ESDM
Menteri Johnny menyatakan Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaan G20. Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.
"Diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund & World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali," tandasnya.
Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).
"Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20," jelas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. Menkominfo menegaskan penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.
"Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang."
Selain itu, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia. "Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital," tutur Johnny.
Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.
"Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antar negara anggota G20 yang lebih kuat," tegas Menteri Johnny.
Menkominfo menyatakan posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia. (J-2)
