Pemerintah Diminta Bantu Usaha Spa Bangkit Kembali

PANDEMI Covid-19 belum juga usai setelah hampir dua tahun berlangsung. Meski kini sudah melandai, dampak yang ditimbulkan masih terasa kuat, termasuk pelemahan di sektor usaha layanan spa.

Banyak usaha spa, yang mayoritas usaha kecil menengah (UKM) tutup sejak Maret 2020 dan hingga kini belum bisa buka akibatnya para pekerjanya kehilangan mata pencaharian.

Karena itu, sejumlah asosiasi terkait mendesak pemerintah untuk membantu membangkitkan kembali usaha spa di seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 5.000.

“Panduan CHSE (Cleanliness/Kebersihan), Health/Kesehatan), Safety/Keamanan), dan Environment/Ramah lingkungan) untuk usaha spa sudah selesai disusun para stakeholders sejak 18 April 2021," papar Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association, Agnes Lourda Hutagalung pada keterangan pers, Sabtu (6/11).

Namun sampai saat ini pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) belum memberi responsmasih. "Ditanya pun tak menjawab. Tak nampak tanda-tanda mereka memahami akan wellness dan bagaimana harus mengangkatnya," ujarnya.

"Padahal, kementerian ini mempunyai program kerja health tourism dengan wellness tourism sebagai bagian utama,” kata Agnes.

Spa, lanjut Agnes, merupakan bagian dari wellness, yakni bidang kesehatan promotif dan preventif.

Cakupan spa mulai dari melalui penggunaan herbal, rileksasi, pembersihan tubuh, terapi termal, konsumsi makanan dan minuman khusus, olahraga, olah pikiran, pernapasan, dan lain-lain. Berbagai penelitian ilmiah, lanjutnya menunjukkan bahwa spa bermanfaat untuk meningkatkan imunitas.

“Seharusnya, manfaat ini bisa dioptimalkan untuk pencegahan Covid-19, karena spa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau soal higiene, sanitasi, tidak usah diragukan lagi," ucapnya.

"Sejak pandemi kami di asosiasi rutin menyosialisasikan pencegahan Covid-19, kami juga mengikuti vaksinasi, dan sudah ada panduan CHSE yang tentu saja akan kami terapkan,” tutur Agnes. 

Ia pun bertanya-tanya, mengapa bisnis salon sudah boleh beroperasi, tapi spa belum dibolehkan.

Padahal mayoritas usaha spa dijalankan oleh UKM. Banyak yang kini gulung tikar, para pekerjanya pulang kampung atau beralih profesi. 

“Kami sudah sangat lelah dan keluar banyak dana mandiri dalam upaya memberi semangat pada teman-teman industri dan para pekerja," ujarnya.

"Sudah hampir dua tahun para pekerja berpenghasilan antara nol rupiah sampai sekitar Rp 400.000 rupiah/bulan, mereka rata-rata punya empat anggota keluarga. Mohon perhatian memberi perhatian pada UKM wellness. Usaha ini mendukung upaya swadaya peningkatan imunitas masyarakat lho,” kata Agnes lagi.

Hal senada disampaikan Ketua Indonesia Wellness Master Association, Jajang Gunawijaya dan Ketua Indonesia Wellness Spa Profesional Association Yulia Himawati.

Mereka mendesak pemerintah untuk segera turun tangan memberi bantuan usaha agar tempat-tempat layanan spa dapat beroperasi kembali.

Lebih rinci, Wellness Healthcare Entrepreneur Association, Indonesia Wellness Master Association, dan Indonesia Wellness Spa Profesional Association meminta dukungan kebijakan pemerintah untuk pendidikan dan sertifikasi wellness Indonesia (ETNA) pada para pekerja, manager dan pemilik UKM.

"Pemerintah juga diminta memberi bantuan dalam bentuk bahan-bahan kebutuhan operasional usaha agar usaha spa dapat buka kembali," kata Jajang.

"Sertifikasi usaha wellness spa baik di hotel maupun stand alone oleh institusi yang memahami, sehingga sekaligus dapat memberikan konsultasi gratis pada para stakeholders wellness destinations, dan bukan oleh BUMN yang tidak paham akan konten konsep ini," tutur Yulia.

Lalu, dukungan kebijakan untuk usaha wellness spa dapat segera buka dan berpromosi sesuai jadwal promosi. Terakhir, dukungan promosi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pemasaran wellness destination.(RO/OL-09)