Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menjanjikan peningkatan kapasitas produksi tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua menjadi lebih dari 3,8 juta ton. Mengingat, banyaknya protes terkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
"Insyaallah doakan agar secepatnya kapasitas produksi copper Freeport dari 3 juta, kita tingkatkan jadi 3,8 juta (ton) atau menjadi 4 juta (ton)," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).
"Sisa itulah kemudian yang akan dibangun smelternya di Papua. Sejak saya masuk anggota kabinet, saya sudah memperjuangkan ini agar salah satu smelter Freeport dibangun di Papua," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi: Alih Kelola Freeport Hingga Blok Rokan Bukti Keseriusan Hilirisasi
Bahlil mengaku pihaknya menerima banyak protes dari berbagai kalangan di Papua. Mulai dari pengusaha, organisasi kepemudaan, masyarakat adat, hingga intelektual, yang mempertanyakan belum dibangunnya smelter di Tanah Papua.
"Saya mengikuti betul dinamika di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait aspirasi yang disampaikan saudara-saudara saya. Baik itu Kadin, asosiasi, organisasi adat, bahkan sebagian kelompok intelektual. Itu menyampaikan saran, kenapa smelter dibangun di Gresik?," papar Bahlil.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan smelter di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu. Adapun wilayah Gresik dipilih lantaran saat itu infrastruktur di Papua dinilai belum mumpuni, khususnya terkait akses kelistrikan.
Baca juga: Bangun Smelter Single Line Terbesar, Freeport Kucurkan Rp42 Triliun
Pihaknya pun telah melakukan komunikasi intens dengan Presiden Joko Widodo terkait protes masyarakat Papua soal pembangunan smelter di Papua. Pemerintah dikatakannya telah merumuskan sejumlah langkah komprehensif, termasuk melibatkan PTFI dan Kementerian ESDM.
Dalam hal ini, untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, dengan mendorong kapasitas produksi tembaga PTFI, agar sebagian bisa diolah smelter di Papua. Saat ini, kapasitas produksi tembaga PTFI mencapai 3 juta ton. Dengan rincian, sekitar 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabrik eksisting di Papua.
Adapun sisanya 1,7 juta ton akan masuk ke smelter di Gresik, yang baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden pada Oktober lalu. Bahlil juga meminta masyarakat Papua untuk mendukung rencana pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.(OL-11)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved