Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH menjanjikan peningkatan kapasitas produksi tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua menjadi lebih dari 3,8 juta ton. Mengingat, banyaknya protes terkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
"Insyaallah doakan agar secepatnya kapasitas produksi copper Freeport dari 3 juta, kita tingkatkan jadi 3,8 juta (ton) atau menjadi 4 juta (ton)," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).
"Sisa itulah kemudian yang akan dibangun smelternya di Papua. Sejak saya masuk anggota kabinet, saya sudah memperjuangkan ini agar salah satu smelter Freeport dibangun di Papua," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi: Alih Kelola Freeport Hingga Blok Rokan Bukti Keseriusan Hilirisasi
Bahlil mengaku pihaknya menerima banyak protes dari berbagai kalangan di Papua. Mulai dari pengusaha, organisasi kepemudaan, masyarakat adat, hingga intelektual, yang mempertanyakan belum dibangunnya smelter di Tanah Papua.
"Saya mengikuti betul dinamika di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait aspirasi yang disampaikan saudara-saudara saya. Baik itu Kadin, asosiasi, organisasi adat, bahkan sebagian kelompok intelektual. Itu menyampaikan saran, kenapa smelter dibangun di Gresik?," papar Bahlil.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan smelter di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu. Adapun wilayah Gresik dipilih lantaran saat itu infrastruktur di Papua dinilai belum mumpuni, khususnya terkait akses kelistrikan.
Baca juga: Bangun Smelter Single Line Terbesar, Freeport Kucurkan Rp42 Triliun
Pihaknya pun telah melakukan komunikasi intens dengan Presiden Joko Widodo terkait protes masyarakat Papua soal pembangunan smelter di Papua. Pemerintah dikatakannya telah merumuskan sejumlah langkah komprehensif, termasuk melibatkan PTFI dan Kementerian ESDM.
Dalam hal ini, untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, dengan mendorong kapasitas produksi tembaga PTFI, agar sebagian bisa diolah smelter di Papua. Saat ini, kapasitas produksi tembaga PTFI mencapai 3 juta ton. Dengan rincian, sekitar 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabrik eksisting di Papua.
Adapun sisanya 1,7 juta ton akan masuk ke smelter di Gresik, yang baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden pada Oktober lalu. Bahlil juga meminta masyarakat Papua untuk mendukung rencana pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.(OL-11)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved