Wisman ke Bali Harus Punya Asuransi Rp1 M, Ini Penjelasan Sandiaga

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan penjelasan detail perihal ketentuan asuransi bagi wisatawan mancanegara (wisman) mencapai US$100ribu atau Rp1 miliar lebih untuk berkunjung ke Bali.

Dia menerangkan, asuransi tersebut bukan merupakan premi, melainkan biaya pertanggungan selama setahun yang dimiliki seorang turis asing. Pasalnya, wisman yang tidak tercatat sebagai WNI harus mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya sendiri alias tidak menjadi tanggungan pemerintah Indonesia.

"Nilai Rp1 miliar tersebut merupakan nilai tanggungan maksimal asuransi, bukan nilai premi yang dibayarkan wisman," jelas Sandiaga dalam Weekly Briefing virtual, Senin (18/10).

Pemerintah diketahui telah menetapkan dua premi  asuransi kesehatan bagi wisman, yakni suransi kesehatan dengan premi Rp 800 ribu dan Rp 1 juta. Premi ini memiliki nilai tanggungan maksimal Rp 1,6 -Rp 2 miliar dengan masa berlaku 30-60 hari. Asuransi ini di antaranya biaya kamar perawatan, ICU, biaya perawatan, biaya kunjungan dokter dan ambulans.

Baca juga : Produk Halal Asli Indonesia Siap Tembus Pasar Internasional

"Asuransi Rp1 miliar tersebut merupakan syarat jika wisatawan mancanegara masuk ke negara lalu terjangkit penyakit, biayanya disediakan dari pihak asuransi," kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sejak dibuka 14 Oktober hingga hari ini, belum ada penerbangan internasional dari 19 negara yang tercatat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sandiaga mengatakan, hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara memerlukan waktu lebih untuk mempersiapkan berbagai dokumen perjalanan.

Selain itu, Menparekraf berpandangan, wisman juga masih menunggu jadwal penerbangan dari pihak maskapai. Sebab, tidak semua maskapai sudah mulai membuka lagi penerbangan langsung dari negara asalnya ke Bali.

"Kemenparekraf sendiri turut mempromosikan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara melalui kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW) di 19 negara," sebutnya. (OL-2)