Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari masuk dalam jajaran komisaris merger perusahaan BUMN pengelola pelabuhan di Indonesia atau Pelindo.
"Iya (komisaris) di Terminal Petikemas Indonesia lewat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata Ngabalin kepada Media Indonesia saat dikonfirmasi, Selasa (12/10).
Diketahui bahwa subholding Pelindo itu memiliki anak usaha yang membidangi urusan terminal peti kemas di seluruh Tanah Air, yakni PT Terminal Petikemas dan anak usaha lainnya bernama PT Pelindo Multi Terminal yang mengurusi terminal barang yang ada di luar peti kemas.
Ngabalin diangkat menjadi Komisari Independen PT Terminal Petikemas. Nama lainnya yang muncul dan menduduki jabatan Komisaris Utama/Independen di PT Terminal Petikemas Indonesia adalah Eks Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara.
Arman Depari sendiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama/Independen PT Pelindo Multi Terminal. Memang, nama Ngabalin dan Arman bukan nama baru di Pelindo.
"Betul, kan beliau (Ngabalin dan Arman Depari) menjadi komisaris di Pelindo sebelum merger. Baik direksi maupun komisaris, hampir semua ditugaskan di organisasi baru (merger Pelindo)," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, PT Pelabuhan Indonesia resmi digabungkan alias merger per Jumat 1 Oktober 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, III, dan IV ke dalam Pelindo II sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (1/10).
Diketahui, total aset penggabungan Pelindo I, II, III, dan IV ini mencapai Rp 112 triliun dengan pendapatan Rp 28,6 triliun. Pelindo II pun menjadi perusahaan penerima penggabungan. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan bubar tanpa proses likuidasi. (OL-4)
Penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat banjir.
Sinergi dan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (KSOP dan BPTD), ASDP, Pemprov Banten, Pemkot Cilegon, Polda Banten dan TNI AL Banten, serta instansi terkait.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo meraih lima penghargaan di ajang Indonesia Corporate Communication and Sustainability (ICCS) Summit) 2025.
Tahun ini, kegiatan tersebut diselenggarakan di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat wilayah yang kini menjadi sorotan sejak hadirnya Pelabuhan Kijing
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 menggelar kegiatan Port Visit di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (14/10).
Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved