Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Penguatan integritas diyakini bisa mencegah perbuatan koruptif.
"Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan pembekalan antikorupsi PAKU Integritas di Gedung KPK Jakarta, Kamis (7/10).
Kegiatan pendidikan antikorupsi di lingkungan Kementan itu diikuti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran eselon I dan para pasangan (istri/suami). Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai penjabaran tugas KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.
Firli menekankan upaya membangun integritas merupakan salah satu upaya mencegah korupsi. KPK bekerja dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, BUMN/BUMD, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.
Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Upaya penindakan, katanya, untuk memberikan efek jera sedangkan pendidikan untuk mencegah keinginan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk menutup peluang korupsi.
Baca juga : Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit PLN Jangan Sampai Terganggu
"Catatan KPK, para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34 dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua," ucap Firli.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai benteng individu di Kementan. Ia menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pihaknya dan jajaran di Kementan.
"Ada 273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami menangani makanannya rakyat. Kami menangani lapangan kerja terbesar. Kami tidak boleh salah prediksi. Kami tidak boleh salah hitung, kami tidak boleh berpura-pura," ujarnya.
Mentan berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Menurutnya, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.
Selain memberikan penguatan antikorupsi, KPK dan Kementan juga sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama. Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama penerapan whistleblowing system. (OL-7)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Cuma Adjie yang kasusnya belum masuk ke tahap persidangan.
Budi mengatakan, pencegahan atau pencekalan tidak melulu dilakukan kepada tersangka.
KPK menerima alasan ketidakhadirannya dan segera membuat penjadwalan ulang.
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved