Realisasi PEN Capai Rp404,7 Triliun

HINGGA 24 September 2021, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp404,7 triliun, atau 54,3% dari total anggaran tersedia sebesar Rp744,77 triliun.

"Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui program PEN dengan pagu sebesar Rp744,77 triliun. Progres signifikan terdapat pada klaster perlindungan sosial dan kesehatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit bertema Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 secara virtual, Rabu (29/9).

Realisasi program PEN tersebut berasal dari realisasi bidang kesehatan yang telah mencapai Rp100,5 triliun, atau 46,8% terhadap pagu Rp214,96 triliun. Dana pada klaster kesehatan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.

Lalu biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta tenaga kesehstan pusat dan santunan kematian bagi 397 nakes, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 29,29 juta orang.

Kemudian realisasi klaster perlindungan sosial telah mencapai Rp186,64 triliun atau 62,2% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatan dana tersebit meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Kartu Sembako bagi 17 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM; dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 5,62 juta KPM.

Berikutnta yakni program Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang; bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima; subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima; Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 4,61 juta pekerja; dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM.

Baca juga : OJK: Pertumbuhan Ekonomi ke Depan Bertumbuh dari UMKM

Sementara realisasi anggaran pada klaster dukungan UMKM dan korprasi telah mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,4 triliun. Dana itu dimanfaatkan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 12,71 juta usaha; Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi; penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp428,52 triliun bagi 5,36 juta debitur.

Kemudian subsidi bunga KUR bagi 4,96 juta debitur dan Non KUR bagi 5,79 juta debitur; Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Hutama Karya Rp6,21 triliun; dan bantuan PKL kepada 555 usaha.

Lalu realisasi pada klasyer program prioritas telah mencapai Rp60,7 triliun atau 51,5% dari pagu Rp117,94 triliun. Pemanfaatan dana itu meliputi padat karya K/L bagi 1,05 juta tenaga kerja; pariwisata; ketahanan pangan; dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.

Selanjutnya yakni realisasi insentif usaha yang mencapai Rp59,08 triliun atau 94% dari pagu Rp62,83 triliun. Insentif usaha itu meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi 79.602 pemberi kerja; PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM; pembenasan PPh 22 Impor bagi 9.433 WP; pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.307 Wajib Pajak (WP).

Kemudian pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi 2.149 WP; penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP; PPN DTP Properti bagi 763 penjual; PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp940 miliar.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, program PEN merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah mengelola APBN untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha dari dampak pandemi covid-19.

Namun dia menyampaikan, APBN tak bisa terus menerus bekerja keras menahan dampak pandemi. Karenanya, pada 2022 pengelola keuangan negara juga berupaya untuk menyehatkan kembali APBN.

"Maka di 2022 kita fokus untuk mengombinasikan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menyehatkan APBN. Karena kalau APBN terus menerus defisit cukup besar itu akan berdampak pada jangka menengah panjang," jelasnya.

Karena itu pada 2022 pula kebijakan fiskal akan mendorong reformasi struktural dan konsolidasi fiskal sembari memastikan pemulihan ekonomi berjalan. Hal itu juga didasari pada fakta bahwa kinerja penerimaan negara pada Agustus telah tumbuh secara kuat.

"Kita memiliki harapan konsolidasi fiskal bisa berjalan dengan tanpa mendisrupsi program PEN," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)