Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyambut baik hadirnya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021.
Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo bakal berlaku pada 16 Oktober 2021. Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril menyebut pihaknya mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik. Itu dengan memberikan insentif bagi pemilik kendaraan listrik berupa diskon tarif 30% pada pemakaian malam hari.
"Mengapa malam hari? Karena pengalaman dari banyak negara, pemilik mobil listrik melakukan pengisian daya paling banyak di rumah saat malam hari. Kami memberikan stimulus kepada pelanggan berupa diskon tarif mulai pukul 22.00 hingga 05.00," ungkap Bob dalam keterangan resmi, Rabu (22/9).
Baca juga: Bahlil: Pabrik Baterai Kendaraan Listrik tidak Pakai Konsultan Asing
Perlu dipahami bahwa pola pengisian energi kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan bermesin bakar. Menurut PLN, kendaraan listrik memiliki pola menyerupai pola pengisian daya gawai, yakni malam dicas untuk penggunaan di siang hari.
Dengan pola seperti itu, daya untuk mobil listrik sebagian besar diperoleh dari listrik rumah. Perseroan pun mendorong pelanggan untuk memanfaatkan diskon pemasangan dan pengisian menggunakan home charging. Melalui sistem tersebut, pelanggan bisa memantau pengisian daya secara realtime dari ponsel.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa PLN memberikan insentif tambah daya. Pemilik kendaraan bisa mendapatkan harga spesial sebesar Rp150 ribu dengan tambah daya sampai 11.000 VA dan sebesar Rp450 ribu untuk tambah daya sampai 16.500 VA.
"Kemudahan ini tentu akan mendorong orang semakin banyak beralih ke kendaraan listrik. Sehingga ekosistemnya semakin berkembang," pungkasnya.
Baca juga: Investasi Toyota Motor untuk Baterai Mobil Listrik Capai Rp194 T
Di satu sisi, PLN sudah mempunyai 46 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 33 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran SPKLU diyakini memudahkan pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya di tengah perjalanan jarak jauh.
Untuk mendorong penambahan SPKLU, PLN membuka peluang untuk keterlibatan swasta. Dalam waktu dekat, PLN akan meluncurkan situs khusus pendaftaran waralaba SPKLU. Tujuannya, mempermudah calon mitra yang ingin bergabung dalam bisnis tersebut.
PLN menargetkan pembangunan 67 unit SPKLU di Indonesia sampai akhir tahun ini. Sementara dalam Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 572 SPKLU pada 2021 dan mencapai 31 ribu unit pada 2030.(OL-11)
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Ridho menjelaskan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk penghapusan pajak kendaraan, potongan biaya parkir maupun prioritas akses di jalur tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved