Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PRESIDEN Joko Widodo mengakui pandemi covid-19 telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun itu bukan alasan bagi pemerintah untuk menunda proses reformasi struktural perekonomian nasional.
Struktur ekonomi yang selama ini lebih dari 55% didorong oleh konsumsi rumah tangga harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor.
Kepala negara mengatakan fokus negara adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Oleh karena itu, implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja juga harus terus dipercepat.
"Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya," ucap Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunn MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).
Pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, tercatat mencapai Rp442,8 triliun. Secara rinci, Jokowi menjabarkan investasi yang ditanam di Jawa sebesar 48,5% dan di luar Jawa 51,5%.
Investasi tersebut sudah menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja lokal.
"Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan," sambung presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi: Layanan Kesehatan Semakin Kuat Akibat Pandemi
Ia menekankan perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama.
Berbagai kemudahan pun sudah disiapkan untuk mengangkat kinerja UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar. Harapannya, mereka bisa cepat masuk ke rantai pasok global.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan.
"Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita," pungkasnya.(OL-5)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
PRESIDEN RI Joko Widodo memamerkan bisa berhasil menekan biaya logistik hingga menjadi 14% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved