Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok, mengaku mendukung target Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal Pertamina masuk daftar top 50 perusahaan terbesar dunia versi Fortune.
Dalam rilis terbarunya, Fortune 500 baru menempatkan Pertamina di peringkat ke-287 dengan nilai pemasukan (revenue rating) sekitar US$49,469 miliar.
"Iya, harus ikutin arahan Menteri BUMN. Memang, dibanding Petronas dan perusahaan minyak lainnya masih tertinggal jauh. Pertamina harus kerja lebih keras lagi," ujar Ahok kepada Media Indonesia, Selasa (3/8).
Untuk mencapai target itu, Ahok pun berpendapat perlu ada pembenahan lagi dalam kinerja Pertamina. Seperti misalnya, best practice bisnis atau praktik terbaik yang perlu mengikuti standar dunia. Lalu, dari perekrutan sumber daya manusia (SDM) pertamina yang diminta terbuka prosesnya.
"Soal SDM talent pool harus jelas prosesnya. Lalu, soal lapangan tanding juga diratakan dan eksekusi harus jelas. Best practice-nya harus ikuti kelas dunia. Reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) harus jelas oleh manajemen," jelas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga : Pertamina Tembus Fortune Top 500, Ini Kata Menteri BUMN
Dia pun menyebut, dalam metode pemberian reward dan punishment di jajaran Pertamina masih tidak optimal dijalankan. Menurutnya, hal ini penting guna memacu karyawan atau pejabat di perusahaan pelat merah itu bekerja secara transparan.
"Bisa nanya ke direksi. Zero accident tidak bisa ditoleransi. Intinya direksi (Pertamina) harus berhasil mendapatkan strategic partner yang mengusai teknologi, modal dan pasar," tandas Ahok.
Pernyataan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir berpendapat bahwa pengakuan global terhadap eksistensi Pertamina menjadi bukti berjalannya pembenahan perusahaan pelat merah. Dia berharap performa bisnis Pertamina terus ditingkatkan, guna menjamin pelayanan kepada publik dari sisi energi.
"Benchmark kita harus tinggi. Jadi tidak cukup sekadar top 500. Kita bisa lebih baik lagi. Mimpi kita Pertamina bisa menjadi 50 perusahaan terbesar dunia," tandasnya. (OL-7)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved