Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI VI DPR RI mendukung akselerasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk menjadi perusahaan induk BUMN yang bergerak dalam bidang energi panas bumi.
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan kunci keberhasilan pengembangan panas bumi adalah kemampuan eksplorasi di hulu karena panas bumi memiliki karakter yang sama dengan minyak dan gas alam.
"Kapabilitas dan karakteristiknya sama seperti yang dilakukan Pertamina sebagai perusahaan induk PGE. Makanya, PGE sangat layak menjadi induk holding BUMN Geothermal, kami sangat mendukung,” kata Faisol Riza di Jakarta, Rabu (28/7).
Dalam analisa Faisol, PGE memiliki catatan kinerja positif dan berpengalaman dalam mengelola panas bumi selama hampir 50 tahun.
Menurut dia, PGE mampu memimpin konsolidasi aset dari BUMN lain yang juga menggarap energi terbarukan, yaitu PT PLN Gas and Geothermal dan PT Indonesia Power.
"PGE sudah berpengalaman hampir 50 tahun dalam pengelolaan panas bumi. Apalagi, saat ini total kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE adalah 1.877 megawatt atau sekitar 88 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia,” ujar Faisol.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa PGE telah menjadi pionir pengelolaan panas bumi di Indonesia.
Sejak 1974, perseroan pelat merah itu telah melakukan pengusahaan panas bumi mulai dari hulu hingga hilir.
Berbagai kegiatan hulu yang dilakukan PGE antara lain survei geologi, survei geofisika, survei geokimia, serta pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan.
Sedangkan kegiatan hilir mencakup ekploitasi dan pemanfaatan, termasuk pembangunan lapangan uap, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta pembangunan jaringan transmisi.
DPR mengharapkan potensi dan pengalaman panjang itu dapat menjadi bekal PGE dalam memimpin konsolidasi aset BUMN panas bumi secara baik, sehingga bisa meningkatkan kapasitas terpasang listrik panas bumi dari 1,2 gigawatt menjadi 2,5 gigawatt dalam lima tahun ke depan.
“Tujuan proses ini untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia. Kami yakin sebagai konsolidator, PGE bisa mengemban misi tersebut,” kata Faisol, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. (Ant/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved