Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VI DPR RI mendukung akselerasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk menjadi perusahaan induk BUMN yang bergerak dalam bidang energi panas bumi.
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan kunci keberhasilan pengembangan panas bumi adalah kemampuan eksplorasi di hulu karena panas bumi memiliki karakter yang sama dengan minyak dan gas alam.
"Kapabilitas dan karakteristiknya sama seperti yang dilakukan Pertamina sebagai perusahaan induk PGE. Makanya, PGE sangat layak menjadi induk holding BUMN Geothermal, kami sangat mendukung,” kata Faisol Riza di Jakarta, Rabu (28/7).
Dalam analisa Faisol, PGE memiliki catatan kinerja positif dan berpengalaman dalam mengelola panas bumi selama hampir 50 tahun.
Menurut dia, PGE mampu memimpin konsolidasi aset dari BUMN lain yang juga menggarap energi terbarukan, yaitu PT PLN Gas and Geothermal dan PT Indonesia Power.
"PGE sudah berpengalaman hampir 50 tahun dalam pengelolaan panas bumi. Apalagi, saat ini total kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE adalah 1.877 megawatt atau sekitar 88 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia,” ujar Faisol.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa PGE telah menjadi pionir pengelolaan panas bumi di Indonesia.
Sejak 1974, perseroan pelat merah itu telah melakukan pengusahaan panas bumi mulai dari hulu hingga hilir.
Berbagai kegiatan hulu yang dilakukan PGE antara lain survei geologi, survei geofisika, survei geokimia, serta pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan.
Sedangkan kegiatan hilir mencakup ekploitasi dan pemanfaatan, termasuk pembangunan lapangan uap, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta pembangunan jaringan transmisi.
DPR mengharapkan potensi dan pengalaman panjang itu dapat menjadi bekal PGE dalam memimpin konsolidasi aset BUMN panas bumi secara baik, sehingga bisa meningkatkan kapasitas terpasang listrik panas bumi dari 1,2 gigawatt menjadi 2,5 gigawatt dalam lima tahun ke depan.
“Tujuan proses ini untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia. Kami yakin sebagai konsolidator, PGE bisa mengemban misi tersebut,” kata Faisol, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. (Ant/OL-09)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved