Menhub Minta Jatah Vaksin Covid-19 untuk Pengemudi Transportasi Umum Ditambah

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta jatah dosis vaksin Covid-19 untuk pengemudi transportasi umum diperbanyak atau ditambah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhub di sela kegiatan pemberian bantuan paket sembako bagi para pengemudi transportasi umum di Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/7).

"Kami laporkan ke Pak Menko karena memang Bodetabek (Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang) ini relatif masih kurang vaksinasi," kata Budi di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga saat itu hadir.

Menurut Menhub, pengemudi sebagai salah satu garda terdepan pelayanan transportasi yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk vaksinasi Covid-19.

"Kita sudah memberikan banyak hal agar mereka bisa melakukan kegiatan, karena ojol dan angkot adalah bagian bagian yang memastikan kegiatan ekonomi,"tambahnya.

Selain meminta pemerintah memperbanyak jatah vaksin, pihaknya bekerjasama dengan Korlantas Polri dan Jasa Raharja mendorong upaya corporate social responsilibity (CSR) untuk terlibat aktif.

"Kemenhub bersama Jasa Raharja, Korlantas akan melakukan kunjungan ke masing- masing daerah. Semoga ini bisa memberikan upaya- upaya pencegahan covid-19 dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu,"ungkap Menhub.

Hal lain yang disampaikan Menhub juga ialah mengenai STRP (surat tanda registrasi pekerja) atau izin untuk melaksanakan kegiatan ojol.

"Satu hal yang sudah kita putusakan ada STRP atau izin untuk melaksanakan kegiatan ojol sudah dilakukan secara kolektif dan secara individu sudah bisa dilakukan dengan mengajukan uniform dan motornya,"pungkasnya.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong pemberian bantuan sosial pada masyarakat.

Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sudah dikucurka dan bahkan jumlahnya terus ditambah.

"Bantuan yang selalu kita laksanakan yaitu bantuan sembako untuk 18,8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), kartu sembako PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) untuk 5,9 KPM. Ini usulan daerah, ini program tambahan perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM,"paparnya.

Kemudian juga yang baru adalah tambahan bantuan beras 10 kilogram untuk 28,8 juta KPM. Ada juga penambahan bantuan produktif usaha mikro untuk 3 juta besarnya Rp 1,2 juta sehingga totalnya mencapai Rp 3,6 triliun dan bantuan untuk warung dan PKL untuk 1 juta penerima yang dikenakan PPKM level 4 dan 3. Itu masing-masing Rp 1,2 juta sehingga totalnya mencapai Rp 1,2 triliun.

"Tentu ini diharapkan bisa membantu saudara saudara kita untuk terus berupaya menahan laju dari pada Covid-19 dan juga mempertahankan kesejahteraan masyarakat,"tutupnya.(DD/OL-09)