DPR Minta Alokasi Anggaran Penyertaan Modal Negara untuk Ruang ICU dan Obat-obatan

KOMISI VI DPR RI meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengalokasikan anggaran tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 untuk BUMN bidang farmasi guna penanganan covid-19, seperti obat-obatan. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja (raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual, Rabu (14/7).

"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19," ujar Aria.

Bertindak sebagai pimpinan sidang raker, Aria meminta Erick untuk membahas alokasi usulan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Setuju," kata Erick.

Komisi VI DPR juga menyetujui usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan covid-19 guna menggerakkan perekonomian nasional.

Baca juga : Tunggu Data Kemensos, Bulog Siap Salurkan 200 Ribu Ton Beras Bansos

"Dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI," tegas Aria.

Poin berikutnya, Komisi VI DPR RI sepakat soal penyertaan modal negara tunai sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. 

"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," tandas Politikus PDI Perjuangan ini. 

Sebelum pembacaan kesimpulan raker Komisi VI DPR, Erick terlebih dahulu mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menyalurkan dan memproduksi obat-obat untuk pasien covid-19. 

"Kami terus memproduksi obat sesuai dengan kentuan dan tupoksi, apakah itu Favipiravir, Oseltamivir, Azithromycin ditambah lagi parasetamol. Jadi kita lakukan sesuai dengan penugasan apakah drop di Kementerian Kesehatan atau pun jalur-jalur yang sesuai dengan penugasan tersebut," tandas Erick. (OL-7)