KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk melindungi hak buruh, jika PPKM darurat diperpanjang hingga enam pekan. Sebab, tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan PHK terhadap buruh di masa PPKM darurat.
“KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak buruh. Ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata," pungkas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi, Rabu (14/7).
Baca juga: 84 Ribu Karyawan Mal Terancam PHK Akibat PPKM Darurat
Berdasarkan laporan yang diterima KSPI, sudah ada perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan. Laporan lainnya ialah ada pekerja yang dirumahkan dan upahnya terancam dipotong.
Para buruh, lanjut Iqbal, meminta agar pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang melakukan PHK dan memotong upah buruh di masa pandemi covid-19. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tingkat penularan covid-19 di lingkungan perusahaan.
Baca juga: Ada Tudingan Vaksin Dikomersialisasi, Erick: Masyaallah, Kami tidak Begitu
Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar covid-19 mencapai 10%. Bahkan, tidak sedikit buruh yang dilaporkan meninggal akibat covid-19. “Persoalannya adalah buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isolasi mandiri,” imbuh Iqbal.
Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungan terhadap vaksinasi yang dibiayai negara untuk menekan laju penyebaran covid-19. Namun, KSPI tidak setuju dengan program vaksinasi berbayar yang dituding sebagai praktik komersialisasi.(OL-11)
