Ada Tudingan Vaksin Dikomersialisasi, Erick: Masyaallah, Kami tidak Begitu

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara soal tudingan praktik komersialisasi vaksinasi gotong royong individu yang dilakukan Kimia Farma. Dalam hal ini, Erick dengan tegas membantah tudingan tersebut.

"Ada tuduhan jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Duh, masyaallah, saya dan tim saya bukan bagian seperti itu. Enggak mungkin vaksin dari sumbangan, kita komersialisasikan," ujar Erick dalam tayangan video wawancara, Selasa (13/7).

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 berbayar, masyarakat diketahui harus merogoh kocek sebesar Rp879.140 untuk dua dosis vaksin. Erick mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong diberikan gratis untuk pekerja. Sebab, perusahaan yang harus menanggung pembiayaan program tersebut.

Baca juga: Pemerintah Segera Terbitkan Juknis Pelaksanaan Vaksinasi Individu

"Kalau ada yang tanya vaksin gotong royong gratis enggak? Gratis, tapi berbayar, karena yang bayar perusahaan. Jadi, bukan pegawainya yang disuruh bayar. Ini dibayar perusahaan dan diberikan gratis kepada pegawainya," jelas Erick

Lebih lanjut, dia menegaskan semua vaksin covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi gotong-royong tidak menggunakan vaksin hibah dari lembaga global. Seperti, Global Alliance for Vaccine and Immunization atau GAVI-COVAX, berikut sumbangan vaksin dari negara lain.

Baca juga: Menkes Sebut Varian Delta Mulai Menyebar di Luar Jawa

Selain itu, vaksin covid-19 dalam program vaksinasi gotong royong tidak menggunakan vaksin yang sama dalam program vaksinasi nasional. Adapun, vaksin yang dipakai dalam vaksinasi gotong royong merupakan buatan Sinopharm.

"Aada (tudingan) bicara vaksin ini bercampur dengan vaksin gratis pemerintah, tidak. Kan sudah jelas alurnya, ada gotong royong, ada yang gratis dari pemerintah," imbuhnya.

Penolakan atas rencana pemerintah terkait vaksinasi gotong royong individu yang berbayar muncul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menuding jika program ini dilanjutkan pemerintah, pihaknya khawatir ada praktik komersialiasi yang bakal menguntungkan pihak tertentu.(OL-11)