Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk mempertimbangkan dengan matang soal rencana pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Hal itu merupakan program peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tertera dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sebab, rencana kebijakan itu dinilai dapat menjadi bumerang dan justru menjauh dari ekspektasi peningkatan kepatuhan wajib pajak. “Dalam jangka pendek, mungkin ini akan memberikan tambahan penghasilan atau pendapatan pajak dari pemerintah. Namun, kita juga harus memperhatikan jangka panjangnya,” ujar Dosen FEB Universitas Indonesia Christine Tjen dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (13/7).
Christine berpendapat risiko moral hazard wajib pajak justru berpotensi meningkat, jika agenda pengampunan pajak dilakukan berulang kali oleh pemerintah. Hal itu mengemuka dari beberapa riset terkait kepatuhan wajib pajak. Dia juga mempertanyakan ihwal implementasi RUU KUP tersebut.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Mengingat, dalam draf RUU dijelaskan waktu pengungkapan harta wajib pajak dalam program peningkatan kepatuhan wajib pajak, yakni 1 Juli-31 Desember 2021. Christine menilai hal ini perlu untuk diselaraskan, karena pengambil kebijakan dan parlemen belum membahas revisi RUU tersebut.
Adapun Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dahliana Hasan menyoroti sikap pemerintah yang kukuh mengklaim tidak ada kebijakan tax amnesty dalam program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Padahal, secara teori penghapusan pajak yang ada sama dengan kebijakan sunset policy maupun tax amnesty, yang pernah digulirkan pemerintah.
“Whatever it’s name. Apakah itu sunset policy ataukah tax amnesty. Itu merupakan satu cara di mana ada penghapusan pajak secara teori. Di sini sama sebenarnya antara pengungkapan harta bersih wajib pajak, entah orang pribadi atau pun badan, dan apa yang alami pada 2008 dan 2015-2016, yaitu sunset policy maupun tax amnesty,” tutur Dahliana.
Baca juga: Tax Amnesty Jilid II Dorong Kepatuhan Sukarela
Dahliana juga sependapat ihwal potensi terjadinya moral hazard wajib pajak, jika kebijakan pengampunan itu dijalankan berulang kali. Seharusnya, penghapusan maupun pengampunan pajak hanya diimplementasikan satu kali. Pun, bisa berulang dengan rentang waktu yang cukup jauh.
“Durasi waktu program pembebasan ini harus dipertimbangkan. Ketika itu berulang setiap lima tahun atau tujuh tahun sekali, maka kredibilitas pemerintah yang dipertanyakan. Padahal untuk program pembebasan, entah itu sunset, entah itu tax amnesty, berarti harus once in a lifetime," pungkasnya.(OL-11)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved