Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara sepanjang semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun. Capaian itu tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.
Realisasi tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. "Pertumbuhan pendapatan 9,1% ini suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna secara virtual, Senin (5/7).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan pendapatan sebesar Rp886,9 triliun berasal dari berbagai komponen. Adapun yang tertinggi ialah penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini.
Baca juga: Rupiah Menguat Awal Pekan Ini Dipicu Peningkatan Pengangguran di AS
"Penerimaan pajak kita tumbuh 4,9%. Semester pertama tahun lalu, di sektor ini kita mengalami hantaman yang sangat kuat, sehingga minus 12% atau hanya Rp531,8 triliun," jelas Bendahara Negara.
Untuk penerimaan selanjutnya berasal dari bea cukai yang terkumpul Rp122,2 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 56,9% dari target Rp215 triliun.
Baca juga: Reformasi Perpajakan Butuh Modal Ekonomi yang Baik
"Di sektor ini terjadi pertumbuhan smapai 31,1%. Semester pertama tahun lalu itu tumbuhnya hanya 8,8%. Jadi ini ada kenaikan yang meloncat lebih tinggi. Lebih dari tiga kali lipat," imbuh Ani.
Kemudian, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah sudah mengantongi Rp206,9 triliun atau lebih tinggi 11,4% dari capaian periode sama 2020 lalu. "Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," tandasnya.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved