Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara sepanjang semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun. Capaian itu tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.
Realisasi tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. "Pertumbuhan pendapatan 9,1% ini suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna secara virtual, Senin (5/7).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan pendapatan sebesar Rp886,9 triliun berasal dari berbagai komponen. Adapun yang tertinggi ialah penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini.
Baca juga: Rupiah Menguat Awal Pekan Ini Dipicu Peningkatan Pengangguran di AS
"Penerimaan pajak kita tumbuh 4,9%. Semester pertama tahun lalu, di sektor ini kita mengalami hantaman yang sangat kuat, sehingga minus 12% atau hanya Rp531,8 triliun," jelas Bendahara Negara.
Untuk penerimaan selanjutnya berasal dari bea cukai yang terkumpul Rp122,2 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 56,9% dari target Rp215 triliun.
Baca juga: Reformasi Perpajakan Butuh Modal Ekonomi yang Baik
"Di sektor ini terjadi pertumbuhan smapai 31,1%. Semester pertama tahun lalu itu tumbuhnya hanya 8,8%. Jadi ini ada kenaikan yang meloncat lebih tinggi. Lebih dari tiga kali lipat," imbuh Ani.
Kemudian, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah sudah mengantongi Rp206,9 triliun atau lebih tinggi 11,4% dari capaian periode sama 2020 lalu. "Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," tandasnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved