Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara sepanjang semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun. Capaian itu tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu.
Realisasi tersebut dinilai cukup baik, karena sudah menyentuh 50,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun. "Pertumbuhan pendapatan 9,1% ini suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna secara virtual, Senin (5/7).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan pendapatan sebesar Rp886,9 triliun berasal dari berbagai komponen. Adapun yang tertinggi ialah penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini.
Baca juga: Rupiah Menguat Awal Pekan Ini Dipicu Peningkatan Pengangguran di AS
"Penerimaan pajak kita tumbuh 4,9%. Semester pertama tahun lalu, di sektor ini kita mengalami hantaman yang sangat kuat, sehingga minus 12% atau hanya Rp531,8 triliun," jelas Bendahara Negara.
Untuk penerimaan selanjutnya berasal dari bea cukai yang terkumpul Rp122,2 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 56,9% dari target Rp215 triliun.
Baca juga: Reformasi Perpajakan Butuh Modal Ekonomi yang Baik
"Di sektor ini terjadi pertumbuhan smapai 31,1%. Semester pertama tahun lalu itu tumbuhnya hanya 8,8%. Jadi ini ada kenaikan yang meloncat lebih tinggi. Lebih dari tiga kali lipat," imbuh Ani.
Kemudian, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah sudah mengantongi Rp206,9 triliun atau lebih tinggi 11,4% dari capaian periode sama 2020 lalu. "Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," tandasnya.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved