ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo menyatakan pembatasan operasional pada ritel modern dan mal akan membuat sektor tersebut semakin terpuruk.
Pemerintah pusat sendiri akan memberlakukan pengetatan terkait lonjakan kasus Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Rencananya, akan berlangsung pada Sabtu, (3/7).
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, pembatasan jam operasional selain akan berpotensi membuat menyusutnya kunjungan masyarakat, juga diyakini dapat membuat barang dagangan para UMKM yang menaruhkan harapan penjualan produk menjadi tidak laku
"Lalu, melambatnya produktivitas sektor manufaktur makanan minuman serta berpotensi penutupan gerai ritel yang tak terhindarkan yang bermuara pada tergerusnya konsumsi rumah tangga. Ini mengakibatkan semakin terpuruk," kata Roy dalam keterangannya, Rabu (30/6).
Roy mengklaim, selama ini ritel maupun mal menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang memadai dan dianggap bukan penyumbang klaster covid-19. Sehingga, menurutnya pengetatan itu tidak seharusnya diberlakukan di mal atau toko ritel lainnya.
"Prokes yang dikelola profesional oleh korporasi, hingga sekarang bukan klaster pandemi. Kami tetap bertahan melayani kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, meningkatkan penerimaan PPN atas produk-produk yang dijual, menjaga keseimbangan Inflasi harga produk selama 15 bulan terakhir ini," sebutnya.
Dia menekankan, masyarakat tetap akan memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-harinya yang tidak mungkin ditunda. Sehingga, pembatasan operasional sektor ritel modern dan mal sebagai sektor esensial dianggap tidak efektif dan relevan.
"Kami tidak mengingikan pengorbanan yang telah kami lakukan sebagai 'pejuang ekonomi' tergerus karena pandemi dan kandas kembali akibat kebijakan yang diputuskan dengan tidak efektif," tandas Roy. (Ins/OL-09)
