Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan lebih dari 300 wajib pajak (WP) telah memanfaatkan insentif perpajakan per 18 Juni 2021.
“Untuk insentif pajak 2021 telah diberikan kepada berbagai WP dan jenis pajak,” jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan untuk insentif dunia usaha yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp36,02 triliun. Itu meliputi PPh Pasal 21 untuk meningkatkan daya beli masyakat sebesar Rp1,32 triliun oleh 90.317 WP.
Baca juga: Insentif PPnBM Buat Penjualan Toyota Melonjak 122%
Kemudian, insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha, yaitu PPh Pasal 22 Impor, senilai Rp10,09 triliun oleh 15.709 WP. Berikut, PPh Pasal 25 senilai Rp15,55 triliun oleh 69.087 WP dan restitusi PPN Rp1,39 triliun oleh 819 WP.
Adapun insentif untuk penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum, yakni PPh Pasal 25, senilai Rp6,84 triliun oleh seluruh WP Badan. Serta, insentif untuk membantuk UMKM, yaitu PPh Final UMKM, senilai Rp0,32 triliun oleh 127.549 UMKM.
Baca juga: Menkeu: Hingga Mei 2021, Defisit APBN Capai Rp219 Triliun
Bendahara Negara mengatakan sebanyak 2.711 WP telah membeli hunian dengan memanfaatkan insentif PPN DTP Rumah. Insentif tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi.
Ani menyebut insentif itu dimanfaatkan oleh 2.711 pembeli dan 519 penjual dengan nilai Rp79,99 miliar. Rinciannya, senilai Rp66,33 miliar untuk harga rumah di bawah harga Rp1 miliar, berikut Rp13,66 miliar untuk rumah harga sekitar Rp1-5 miliar.
Sementara itu, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor telah dimanfaatkan WP dengan nilai Rp428,67 miliar oleh lima penjual. Kebijakan itu dinilai mampu meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, sekaligus mengungkit konsumsi masyarakat.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved