Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan lebih dari 300 wajib pajak (WP) telah memanfaatkan insentif perpajakan per 18 Juni 2021.
“Untuk insentif pajak 2021 telah diberikan kepada berbagai WP dan jenis pajak,” jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, Ani menjelaskan untuk insentif dunia usaha yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp36,02 triliun. Itu meliputi PPh Pasal 21 untuk meningkatkan daya beli masyakat sebesar Rp1,32 triliun oleh 90.317 WP.
Baca juga: Insentif PPnBM Buat Penjualan Toyota Melonjak 122%
Kemudian, insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha, yaitu PPh Pasal 22 Impor, senilai Rp10,09 triliun oleh 15.709 WP. Berikut, PPh Pasal 25 senilai Rp15,55 triliun oleh 69.087 WP dan restitusi PPN Rp1,39 triliun oleh 819 WP.
Adapun insentif untuk penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum, yakni PPh Pasal 25, senilai Rp6,84 triliun oleh seluruh WP Badan. Serta, insentif untuk membantuk UMKM, yaitu PPh Final UMKM, senilai Rp0,32 triliun oleh 127.549 UMKM.
Baca juga: Menkeu: Hingga Mei 2021, Defisit APBN Capai Rp219 Triliun
Bendahara Negara mengatakan sebanyak 2.711 WP telah membeli hunian dengan memanfaatkan insentif PPN DTP Rumah. Insentif tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi.
Ani menyebut insentif itu dimanfaatkan oleh 2.711 pembeli dan 519 penjual dengan nilai Rp79,99 miliar. Rinciannya, senilai Rp66,33 miliar untuk harga rumah di bawah harga Rp1 miliar, berikut Rp13,66 miliar untuk rumah harga sekitar Rp1-5 miliar.
Sementara itu, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor telah dimanfaatkan WP dengan nilai Rp428,67 miliar oleh lima penjual. Kebijakan itu dinilai mampu meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, sekaligus mengungkit konsumsi masyarakat.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved