Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2021 menjadi Rp219,3 triliun. Angka ini setara dengan 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan target defisit tahun ini sekitar Rp1.006,4 triliun.
Defisit tersebut juga tumbuh 22,24%, jika dibandingkan periode Mei 2020 sebesar Rp179,4 triliun atau 1,16% dari PDB. "Pada Mei 2021, defisit APBN Rp219 triliun atau 1,32% dari PDB," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp726,4 triliun, atau naik 9,31% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp664,6 triliun. Adapun pendapatan negara per Mei 2021 sudah 41,66% dari target APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Covid-19 Menggila, Ekonom Sarankan Lockdown
Untuk penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) realisasinya sebesar Rp558,9 triliun, atau naik 6,2% dari Mei 2020. Serta, sudah memenuhi 41,69% dari pagu Rp1.742,7 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp167,6 triliun, atau naik 22,36% dari Mei 2020. Kemudian belanja negara per Mei 2021 sudah terealisasi Rp945,7 triliun, atau naik 12,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu: Proyeksi Ekonomi Kuartal II 2021 Terancam Gagal
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp647,6 triliun, atau naik 20,53% dari periode yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp298 triliun, atau turun 2,8% dari Mei 2021. Terdiri dari transfer ke daerah Rp275,7 triliun atau turun 0,73%, kemudian dana desa Rp 22,3 triliun atau turun 22,64%.
Hingga akhir Mei 2021, pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp309,3 triliun. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp357,9 triliun.
"Pembiayaan kita sudah Rp309,3 triliun, karena memang melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi di AS," pungkas Bendahara Negara.(OL-11)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved