Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2021 menjadi Rp219,3 triliun. Angka ini setara dengan 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan target defisit tahun ini sekitar Rp1.006,4 triliun.
Defisit tersebut juga tumbuh 22,24%, jika dibandingkan periode Mei 2020 sebesar Rp179,4 triliun atau 1,16% dari PDB. "Pada Mei 2021, defisit APBN Rp219 triliun atau 1,32% dari PDB," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp726,4 triliun, atau naik 9,31% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp664,6 triliun. Adapun pendapatan negara per Mei 2021 sudah 41,66% dari target APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Covid-19 Menggila, Ekonom Sarankan Lockdown
Untuk penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) realisasinya sebesar Rp558,9 triliun, atau naik 6,2% dari Mei 2020. Serta, sudah memenuhi 41,69% dari pagu Rp1.742,7 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp167,6 triliun, atau naik 22,36% dari Mei 2020. Kemudian belanja negara per Mei 2021 sudah terealisasi Rp945,7 triliun, atau naik 12,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu: Proyeksi Ekonomi Kuartal II 2021 Terancam Gagal
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp647,6 triliun, atau naik 20,53% dari periode yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp298 triliun, atau turun 2,8% dari Mei 2021. Terdiri dari transfer ke daerah Rp275,7 triliun atau turun 0,73%, kemudian dana desa Rp 22,3 triliun atau turun 22,64%.
Hingga akhir Mei 2021, pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp309,3 triliun. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp357,9 triliun.
"Pembiayaan kita sudah Rp309,3 triliun, karena memang melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi di AS," pungkas Bendahara Negara.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved