Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2021 menjadi Rp219,3 triliun. Angka ini setara dengan 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan target defisit tahun ini sekitar Rp1.006,4 triliun.
Defisit tersebut juga tumbuh 22,24%, jika dibandingkan periode Mei 2020 sebesar Rp179,4 triliun atau 1,16% dari PDB. "Pada Mei 2021, defisit APBN Rp219 triliun atau 1,32% dari PDB," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp726,4 triliun, atau naik 9,31% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp664,6 triliun. Adapun pendapatan negara per Mei 2021 sudah 41,66% dari target APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Covid-19 Menggila, Ekonom Sarankan Lockdown
Untuk penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) realisasinya sebesar Rp558,9 triliun, atau naik 6,2% dari Mei 2020. Serta, sudah memenuhi 41,69% dari pagu Rp1.742,7 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp167,6 triliun, atau naik 22,36% dari Mei 2020. Kemudian belanja negara per Mei 2021 sudah terealisasi Rp945,7 triliun, atau naik 12,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu: Proyeksi Ekonomi Kuartal II 2021 Terancam Gagal
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp647,6 triliun, atau naik 20,53% dari periode yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp298 triliun, atau turun 2,8% dari Mei 2021. Terdiri dari transfer ke daerah Rp275,7 triliun atau turun 0,73%, kemudian dana desa Rp 22,3 triliun atau turun 22,64%.
Hingga akhir Mei 2021, pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp309,3 triliun. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp357,9 triliun.
"Pembiayaan kita sudah Rp309,3 triliun, karena memang melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi di AS," pungkas Bendahara Negara.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved