Perbaiki Gedung & Manajemen, Erick Ajukan Tambahan Rp33,34 Miliar

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar. Adapun kebutuhan terbesar adalah untuk perbaikan gedung kementerian yang sudah cukup lama.

Pagu indikatif kementerian BUMN Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp208,2 miliar, turun 14,9% dari tahun 2021 yang sebesar 244,8 miliar. Adapun dia rencanakan pada permintaan tambahan anggaran tersebut pertama untuk perbaikan lift barang sebesar Rp2 miliar, untuk panel surya dan mengurangi efek rumah kaca sebesar atau Rp6 miliar.

"Sesuai arahan Presiden untuk mengurangi efek rumah kaca dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2019, kami ingin mencoba mentransformasi untuk melakukan panel surya di atap gedung," kata Erick dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komiso VI DPR RI terkait Rancangan Anggaran 2022, Kamis (3/6).

Peruntukan tambahan anggaran lainnya untuk smart building Rp14,1 miliar. Kementerian BUMN ingin mengimplementasikan gedung menjadi otomatis, memiliki counter energy management, dan pengembangan sistem integrasi untuk peningkatan Internet of Things (IOT).

Lainnya, Rp8,3 miliar untuk pembangunan aplikasi proyek, management office dan portofolio management. Tujuannya agar semua database di semua BUMN bisa menjadi satu dan bisa melihat pembukuan atau belanja modal yang tidak diperlukan untuk bisa di-cut. Di tahun 2021, kementerian akan menerbitkan buku kinerja keuangan BUMN secara konsolidasi.

"Oleh karena itu sistem integrasi ini kami perlukan. Pada September nanti kami akan presentasikan untuk konsolidasi buku yang sudah dirapikan," kata Erick.

Dia tidak menampik bahwa pandemi Covid-19 telah memberi dampak ke lembaga BUMN. Sebelumnya, net profit konsolidasi BUMN Rp124 triliun di 2019, menjadi sekitar Rp28 triliun di tahun buku 2020. Pendapatan pun turun dari Rp1.600 triliun menjadi Rp1.200 triliun.

"Sehingga total kebutuhan di Kementerian BUMN sebesar Rp244,8 miliar," kata Erick.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan Mufti Anam mengapresiasi dengan pagi indikatif kementerian yang menurutnya terhemat. Dengan anggaran yang hanya Rp208,2 miliar dia yakin tetap bisa berakselerasi.

Anggota lainnya dari fraksi PAN, Daeng Muhammad mengatakan negara memang harus mendukung anggaran Kementerian BUMN untuk mengawasi begitu banyak lembaga BUMN dan mengupgrade kualitas BUMN. Yang terpenting, ada evaluasi terhadap kerja lembaga-lembaga BUMN, target perbaikan, dan terukur kinerjanya.

"Saya meminta agar Kementerian BUMN untuk membuktikan kinerja korporasi-korporasi BUMN dapat terukur dengan progres yang jelas. Lakukan audit manajerial terhadap BUMN-BUMN kita. Bila perlu bila ditemukan rekayasa dalam manajemen mereka, menteri BUMN harus mengambil sikap audit manajerial dan investigasi," kata Daeng. (Try/OL-19)