Peter Gontha Minta Ada Audit Manajemen Garuda soal Dugaan Korupsi

KOMISARIS PT Garuda Indonesia (GIIA) Peter Frans Gontha membeberkan selama ini ada kesalahan manajemen yang terjadi di maskapai nasional itu. Dia pun meminta keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lain untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dialami perseroan itu.

"Disamping kesalahan manajemen selama 20 tahun terakhir, saya meminta BPK, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian atau siapapun untuk melakukan audit forensik mengenai korupsi yang terjadi di Garuda selama ini," ujarnya di laman resmi Facebook Peter F Gontha, Minggu (30/5).

Sebagai komisaris dia pun mempertanyakan, mengapa harga sewa pesawat Garuda bisa hampir dua kali lipat lebih mahal dari harga sewa dipasar. Kemudian mempertanyakan mengapa sampai terjadi pembelian pesawat pesawat yang salah dan tidak tepat untuk tujuannya.

"Mengapa terjadi banyak hal yang tidak effisien di Garuda dan masih banyak hal lain. Saya terpaksa dengan risiko menulis ini di media sosial karena masih banyak opsi lain yang kami usulkan terutama untuk awak pesawat yang tidak didengar oleh pihak tertentu," jelas Gontha.

Dia sendiri berpendapat bisnis Garuda harus dapat diselamatkan negara. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu diketahui memiliki utang hingga Rp70 triliun.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia itu juga mengaku kaget mendengar ada kabar bahwa Garuda mesti dibangkrutkan dan awak pesawat akan diberhentikan. Peter pun memastikan sampai saat ini kabar tersebut meupakan asumsi yang tidak bertanggung jawab karena belum disetujui dewan komisaris maupun pemegang saham Garuda.

"Saya sebagai anggota dewan komisaris kaget membaca surat-surat dan mendengar berita tersebut. Namun dapat saya pastikan bahwa saya sebagai wakil pemegang saham publik (bukan independen) tidak setuju dengan narasi dan ide-ide tersebut," tegas Peter.

Baca juga : Yenni Wahid: Kami Berjuang Garuda tak Dipailitkan

"Garuda tidak Boleh dibangkrutkan. Pemerintah bersama pemegang saham lain harus bisa menyelamatkan Garuda!" pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Garuda Indonesia akan merestrukturisasi bisnis dengan memangkas setengah jumlah armada pesawat yang dioperasikan. Sebab, maskapai nasional itu berusaha untuk bertahan dari krisis akibat pandemi covid-19

Garuda tengah memiliki utang sebanyak Rp70 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari Rp1 triliun setiap bulan, karena terus menunda pembayaran kepada pemasok. Perusahaan juga memiliki arus kas dan ekuitas minus Rp41 triliun.

"Kami memiliki 142 pesawat dan perhitungan awal kami agar pemulihan ini telah berjalan. Kami akan beroperasi dengan jumlah pesawat tak lebih dari 70 unit," jelas Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rekaman pidatonya pada 19 Mei lalu dilansir Bloomberg, Senin (24/5).

Soal kasus korupsi, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dijebloskan dalam penjara pada Mei 2020, karena tuduhan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat dari Airbus dan mesin dari Rolls-Royce. Selain hukuman delapan tahun, mantan eksekutif itu juga didenda US$ 1,4 juta.

Emir diketahui menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya mencapai lebih dari US$4 juta atau setara dengan Rp52 miliar dari perusahaan asal Inggris, Rolls-Royce, di antaranya melalui pendiri PT MRA Group Soetikno Soedarjo dalam kapasitas sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd. (OL-2)