Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah menilai kinerja PT SMR Utama Tbk terkena dampak dari pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri.
PT SMR kini kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang. Akibatnya pekerjaan tambang anak usaha PT Trada Alam Minera Tbk tersebut kini mengalami penurunan akibat suplier dan lembaga pembiayaan mulai membatasi kemitraannya.
Piter menilai kondisi PT SMR Utama Tbk merupakan imbas penyitaan oleh kejaksaan yang dinilai telah merugikan roda ekonomi dan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Terutama mereka yang sejatinya tak terkait dalam perkara. "Iya jelas banget. Siapapun akan khawatir, karena pasti akan dikaitkan (perkara Jiwasraya dan Asabri)," kata Piter, Rabu (26/5).
Menurutnya, manajemen PT SMR Utama Tbk harus segera melokalisasi persoalan ini. Caranya dengan bekerja sama itu dengan semua seperti penegak hukum dan pemerintah. "Agar semuanya benar-benar terlokalisir penyelesaiannya. Kalau tidak, semua orang akan khawatir," ujarnya.
Jika kondisi ini terus terjadi, lanjutnya, PT SMR Utama Tbk akan kesulitan melakukan penyelamatan bisnis perusahaan.
"Jika dibiarkan, kecenderungannya bisa akan berdampak memburuk, kepercayaan masyarakat pada dunia usaha dan pasar modal akan pudar. Yang pasti, kondisi sebuah perusahaan besar sekapasitas PT SMRU Tbk saat ini terbukti belum membaik," ujarnya.
Pendapat senada disampaikan pengamat ekonomi dan bisnis dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Tanggor Sihombing.
Ia menilai kesulitan yang dialami oleh PT SMRU Tbk berdampak ganda .Penegakan hukum turut menghambat operasional pada semester I 2021. "Berdampak terhadap kinerja perusahaan, para pekerja dan masyarakat. Sudah terlihat dari penurunan kontrak dan suplai pada kuartal II dan III di 2020 terjadi juga. Pasti bermuara kepada kinerja keuangan, likuiditas internal dan pinjaman eksternal juga tak mudah," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan SMR Utama, Arief Novaldi menyebut PT SMR Utama Tbk mengaku kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang. Pasalnya, kasus korupsi Jiwasraya yang menyeret Heru Hidayat itu memiliki 13% saham pada PT Trada Alam Minera Tbk. Hal ini membuat suplier dan lembaga pembiayaan mulai membatasi kemitraan dengan PT SMR Utama Tbk.
Menurutnya, mitra penyedia barang dan jasa meminta pembayaran di muka. Kemudian, sejumlah penyedia leasing alat berat juga menurunkan plafond pinjamannya.
"Sehingga rencana entitas anak dalam peremajaan alat tidak berjalan sesuai rencana yang mengakibatkan pekerjaan tambang menurun," tandas Arief.
Sementara, Kejaksaan Agung menargetkan untuk melimpahkan seluruh tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri berikut alat bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada akhir Mei 2021. (OL-8)
.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved