FRAKSI Partai NasDem DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural telah disusun secara kredibel dan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Penilaian tersebut disampaikan Willy Aditya sebagai juru bicara Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi atas Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskan RAPBN 2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).
"Namun demikian Fraksi Partai NasDem DPR menekankan bahwa orientasi kebijakan fiskal seharusnya mulai mempertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif," ujar Willy yang juga anggota Komisi XI DPR RI tersebut..
Legislator NasDem itu menegaskan, pertumbuhan tidak hanya fokus pada indikator pertumbuhan, namun juga menekankan pada upaya penanggulangan ketimpangan melalui penciptaan 'more and better job' yang berpihak kepada rakyat miskin, rentan miskin, dan pekerja informal yang selama ini paling terdampak pandemi Covid-19.
Fraksi Partai NasDem DPR, kata Willy, menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2% sampai 5,8% sudah cukup realistis karena tidak jauh berbeda dengan prediksi beberapa lembaga internasional.
"Harus digarisbawahi bahwa target tersebut sangat tergantung pada kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi, terutama dalam membangun kepercayaan pelaku usaha untuk terus berekspansi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.
Ditambahkan, hal tersebut mengingat ancaman gelombang baru Covid-19 melalui varian virus baru yang terjadi di beberapa negara harus menjadi perhatian serius bersama.
Selain itu, kata Willy, pemerintah diharapkan fokus pada komponen konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan dalam negeri.
"KEM dan PPKF belum memberikan ulasan yang kokoh terkait strategi kebijakan dalam menstimulus daya beli masyarakat terutama kelas menengah," katanya.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi dalam negeri selama ini. Namun demikian, Fraksi Partai NasDem memberikan catatan terkait fenomena deflasi yang terjadi di berbagai daerah.
"Menurut laporan BPS pada April 2021, dari 90 kota terdapat 18 kota yang mengalami deflasi. Yaitu tingkat deflasi tertinggi adalah Kota Jayapura sebesar 1,26%. Inflasi terlalu rendah bahkan di bawah level deflasi akan menekan pertumbuhan ekonomi," sebut Willy.
Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa target lifting minyak sebesar 686 sampai 726 ribu barel per hari cukup realistis.
Baca juga : BI Fokus Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran
"Beratnya masalah struktural yang kita hadapi, berupa penurunan alamiah sumber produksi utama dan pandemi Covid-19. Namun demikian, meningkatnya harga komoditas minyak global tentu menjadi momentum untuk menggairahkan kembali aktivitas hulu migas," kata Legisator NasDem itu.
Fraksi Partai NasDem beranggapan bahwa masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan aktivitas hulu Migas.
"Mengingat Indonesia telah memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) yang didesain untuk menarik investasi sehingga dapat mendorong eksplorasi sumber produksi Migas baru," imbuhnya.
Sedangkan terkait rencana menaikkan Pajak Pertambahakan Nilai (PPN), Fraksi Partai NasDem memberikan catatan untuk ditinjau kembali.
"Mengingat langkah tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional," ujar Willy.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah pemerintah yang terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja.
"Target belanja pemerintah tahun 2022 sebesar Rp2.631,8 triliun sampai Rp2.775,3 triliun dianggap sangat realistis mengingat terbatasnya ruang fiskal yang kita miliki," tambah wakil rakyat dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) tersebut.
Willy menyebutkan, rendahnya penerimaan negara dan besarnya 'mandatory spending' yang relatif cukup besar mengharuskan pemerintah meningkatkan kualitas belanja agar lebih optimal bisa dirasakan masyarakat.
"Terlebih penanganan Covid-19 masih membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Fraksi Partai NasDem memberikan catatan terkait masih rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Realisasi belanja APBD hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp98,9 triliun atau setara dengan 9,4% dari tota APBD seluruh Indonesia.
Di sisi lain simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp182 triliun atau membengkak 11% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp163 triliun.
"Oleh karena itu, Pemerintah Pusat diharapkan mampu membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak lagi menjadi masalah yang berulang setiap tahun," pungkas Willy. (OL-7)
