Garuda Punya Utang Rp70 T, Sandiaga Angkat Bicara

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal bisnis maskapai nasional Garuda Indonesia yang diketahui memiliki utang Rp70 triliun.

Dia mengaku akan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil langkah tegas dalam upaya menyelematkan bisnis maskapai pelat merah tersebut.

"Kami akan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) agar memastikan bahwa industri penerbangan kita bisa bertahan di saat yang sulit ini," ujar Sandiaga dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (24/5).

Sandiaga mengaku akan terus memantau kondisi bisnis penerbangan Garuda yang terpuruk selama pandemi ini. Garuda sendiri merestrukturisasi bisnisnya dengan memangkas setengah jumlah armada pesawat yang dioperasikan karena maskapai tersebut berusaha untuk bertahan dari krisis yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Dari 142 pesawat, 70 armadanya akan dioperasikan dalam tahap restrukturisasi.

Baca juga: Punya Utang Rp70 Triliun, Garuda Mau Pangkas Setengah Armada

"Kami tentunya memantau situasi (Garuda). Salah satu elemen dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif adalah perusahaan penerbangan dan Garuda flag carrier," ujar Sandiaga.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, mengatakan bahwa saat ini Garuda tengah memiliki utang sebanyak Rp70 triliun, meningkat lebih dari Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok. Perusahaan itu memiliki arus kas dan ekuitas minus Rp41 triliun.

Garuda saat ini masih beroperasi dengan kapasitas berkurang hanya 41 pesawat, dan tidak dapat menambah menerbangkan pesawat lainnya karena belum melakukan pembayaran kepada lessor atau perusahaan leasing  selama berbulan-bulan, tambah Irfan.

"Saya dan tim ingin fokus ke urusan pensiun dini ini yang sangat penting diputuskan oleh setiap pegawai untuk ikut atau tidak," ucap Irfan. (OL-4)