Punya Utang Rp70 Triliun, Garuda Mau Pangkas Setengah Armada

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan merestrukturisasi bisnis dengan memangkas setengah jumlah armada pesawat yang dioperasikan. Sebab, maskapai nasional itu berusaha untuk bertahan dari krisis akibat pandemi covid-19.

"Kami memiliki 142 pesawat dan perhitungan awal kami agar pemulihan ini telah berjalan. Kami akan beroperasi dengan jumlah pesawat tak lebih dari 70 unit," jelas Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rekaman pidatonya pada 19 Mei lalu dilansir Bloomberg, Senin (24/5).

Dalam sambutannya, Irfan juga menyebut Garuda tengah memiliki utang sebanyak Rp70 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari Rp1 triliun setiap bulan, karena terus menunda pembayaran kepada pemasok. Perusahaan juga memiliki arus kas dan ekuitas minus Rp41 triliun.

Baca juga: Damai dengan ACCC, Garuda Bayar Denda 19 Juta Dolar Australia

Saat ini, perseroan hanya mengoperasikan 41 unit pesawat. Serta, tidak dapat menambah jumlah penerbangan pesawat, karena belum melakukan pembayaran kepada lessor atau perusahaan leasing selama berbulan-bulan.

Adapun indeks saham Garuda dilaporkan turun 7% pada Senin (24/5) pagi, atau diperdagangkan pada level terendah sejak 1 Februari lalu. Volume penumpang grup Garuda pun dikabarkan anjlok 66% pada tahun lalu, karena adanya pembatasan wilayah. 

Grup maskapai diketahui memiliki 15.368 karyawan dan mengoperasikan 210 pesawat pada September 2020 lalu. Saat dikonfirmasi Media Indonesia, Irfan enggan mengungkapkan secara detail soal rencana pemangkasan armada pesawat Garuda. 

Baca juga: Garuda Sebut 400 Karyawan Sukarela Ambil Pensiun Dini

Dia mengaku tengah fokus pada penawaran program pensiun dini bagi karyawan perseroan. "Saya dan tim ingin fokus ke urusan pensiun dini. Ini yang sangat penting diputuskan oleh setiap pegawai untuk ikut atau tidak," kata Irfan.

Dalam program penawaran pensiun dini, Garuda mengklaim akan memenuhi seluruh hak pegawai sesuai ketentuan perundangan-undangan. Serta, kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.

"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh perusahaan. Namun, opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan industri penerbangan," jelas Irfan dalam rilisnya beberapa waktu lalu.(OL-11)