Rabu 28 April 2021, 21:49 WIB

Macet di Enam Kota Metropolitan Bikin Rugi Rp71,4 Triliun

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Macet di Enam Kota Metropolitan Bikin Rugi Rp71,4 Triliun

Antara/Muhammad Adimaja.
Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

AKIBAT kemacaten di enam kota metropolitan termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp71,4 triliun per tahun. Data tersebut diketahui pada laporan studi Bank Dunia pada 2019 terhadap enam kota metropolitan di Indonesia, yakni Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

"Akibat kemacetan yang luar biasa terjadi, terjadi kerugian ekonomi sebesar Rp71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu yang hilang di kota metropolitan," ungkap Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti dalam diskusi Skema Pembelian Layanan Buy The Service (BTS) di Bogor secara virtual, Rabu (28/4).

Kemacetan tersebut, ungkapnya, disebabkan banyak masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang naik transportasi umum. BPTJ juga mencatat, akibat kemacetan yang terjadi menyebabkan pemborosan 2,2 juta liter bahan bakar minyak (BBM) yang terbuang di enam kota metropolitan. Sedangkan, nilai waktu yang hilang juga dilaporkan menyasar ke 6 juta orang per jam dalam sehari.

Selain itu, Polana menyebut kemacetan berdampak kepada kerusakan lingkungan akibat pencemaran gas emisi kendaraan yang dikeluarkan. Dalam keterangan pers Kemenhub dijelaskan, Jabodetabek memiliki jumlah penduduk 33 juta jiwa dengan kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta setiap hari. Oleh karenanya, pemerintah akan menyubsidi 100% biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan standar pelayanan program BTS.

Program BTS dimaksudkan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing yang memenuhi aspek kenyamanan, keselematan, aspek kesehatan, dan lainnya. Melalui konsep ini, pemerintah menjalankan sejumlah fungsi, yakni menjadi penanggung risiko penyediaan layanan angkutan karena tingginya biaya operasional angkutan massal dan memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi kualifikasi. (OL-14)

Baca Juga

Antara

Presiden: Seluruh Materi dan Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 29 November 2021, 12:21 WIB
Kepala negara juga memastikan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan segera melakukan perbaikan atas UU Cipta...
Freepik.com

Kementerian Perindustrian Dorong Ekspor Produk IKM Kosmetik Berbahan Lokal

👤Dede Susianti 🕔Senin 29 November 2021, 12:03 WIB
Berdasar data International Trade Center (ITC) nilai pasar ekspor produk kosmetik di dunia pada tahun 2020 mencapai US$140...
Dok Antara

Anggun Terpukau pada Kemeriahan Expo 2020 Dubai

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 29 November 2021, 11:33 WIB
Anggun mengaku terpukau pada kemeriahan Expo 2020 Dubai usai mengunjungi dan menjajal berbagai pengalaman menarik dalam acara bertaraf...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya