TARGET penyaluran Bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tinggi di tahun 2021, yaitu sebesar Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah, merupakan tantangan bagi Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
PPDPP bersama para stakeholder, yaitu bank pelaksana dan para pengembang perumahan, saling bahu membahu meningkatkan dan mempercepat proses penyaluran FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Bank BNI, sebagai salah satu bank penyalur FLPP tahun 2021, Selasa (30/3), menggelar Akad Kredit sekaligus penandatanganan PKS Pengembang Rumah Subsidi yang dilaksanakan secara massal dan serentak di seluruh wilayah.
Adapun jumlah peserta akad kredit massal sebanyak 4.675 tersebar di 17 wilayah dan 56 kota, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir mengatakan, sejak 2011 hingga 31 Desember 2020, BNI telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp3,75 triliun untuk 38.293 unit rumah subsidi. Sedangkan pada 2021, BNI dipercaya untuk menyalurkan 17.500 unit rumah subsidi dengan nominal KPR sebesar Rp 2,5 triliun.
“FLPP saat ini menjadi engine kredit konsumer di BNI, kami saat ini menempati posisi kedua sebagai bank penyalur KPR subsidi” ujar Ronny dalam keterangannya, Selasa (30/3).
Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan Pemda memberikan dukungan berupa kemudahan regulasi dengan menyediakan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan proses perizinan.
Selain itu dalam mendukung hunian dan lingkungan yang layak Pemerintah Daerah Purwakarta juga telah menerbitkan aturan daerah yang mengatur lima hal, yaitu lebar akses jalan, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan warga, sanitasi, dan fasilitas kegiatan keagamaan.
Baca juga : Sebelum Merger, Pemerintah Perlu Evaluasi Kinerja Indosat dan Tri
“Kami berharap pemerintah pusat untuk dapat terus memperkuat regulasi yang dapat mewajibkan para pengembang untuk melengkasi fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat,” imbuh Anne.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heri Poerwanto mengatakan, saat ini sektor properti menjadi rigid sektor, meliputi konstruksi dan realestate yang dapat menimbulkan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro dan menengah untuk menghasilkan bahan baku bangunan maupun tenaga.
“KPR Subsidi menjadi soko guru tumbuhnya perekonomian di Indonesia, kami mengapresiasi para stakeholder yang saat ini terus bahu membahu menjaga sektor perumahan ini tetap berjalan” ujar Eko.
Eko juga berpesan kepada para peserta akad kredit massal, usai melaksanakan akad para masyarakat yang melakukan akad diminta untuk segera menghuni dan memelihara rumahnya.
Selain itu Eko juga meminta mengecek kondisi rumah untuk memastikan bahwa seluruh unsur rumah berfungsi dan layak. Diantaranya seperti fungsi pintu dan jendela yang bekerja dengan normal hingga fasilitas listrik dan air yang harus ada.
Berdasarkan catatan realisasi per tanggal 30 Maret 2021, PPDPP telah menyalurkan FLPP sebesar Rp2,29 triliun untuk 21.030 unit rumah atau 13,5% dari target tahun 2021. Sehingga realisasi penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 30 Maret 2021 telah mencapai Rp57.888 triliun untuk 785.885 unit rumah. (OL-7)
