Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA melakukan kunjungan kerja ke Maluku, Kamis (25/3), selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berdiskusi dengan kelompok nelayan dan pedagang ikan di Dermaga Huseka'a Hitu, Maluku Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, hadir 16 nelayan yang mewakili para nelayan di kabupaten tersebut. Mereka mengutarakan pendapat, keluh kesah serta kebutuhan untuk dapat menjalani aktivitas perekonomian sehari-hari.
Salah seorang nelayan mengaku bahwa, selama pandemi, aktivitas melaut relatif tidak terganggu.
Yang menjadi persoalan saat ini, para nelayan sangat kekurangan alat-alat tangkap ikan berupa rumpon
"Masyarakat (nelayan) di sini lagi kekurangan dalam hal alat penangkapan, rumpon masih kurang," ujar nelayan tersebut.
Rumpon merupakan salah satu alat bantu penangkapan ikan yang ditempatkan di tengah laut. Ketika sudah dimasukkan ke air, ikan-ikan akan berkumpul di sekitar rumpon sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap.
Dalam pengoperasiannya, satu rumpon dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh sejumlah nelayan.
Presiden pun langsung menanggapi keluhan tersebut. Ia menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera membelikan alat bantu tangkap tersebut. Selain itu, kepala negara juga memberikan bantuan tambahan modal bagi para nelayan.
"Tadi yang mau dibeli rumpon tadi, segera besok diberi. Saya nanti cek sudah dibelikan belum," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Hitu juga menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia mengungkapkan, di kawasan tersebut terdapat aset berupa gedung milik PT Perindo yang telah terbengkalai selama 30 tahun.
"Kalau memang sudah tidak dipakai, sekiranya aset tersebut bisa diberikan kepada daerah untuk dijadikan sarana perkantoran," pintanya. (OL-8)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved