Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, aturan insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor berkapasitas 2.500 cc sedang dalam tahap finalisasi. Dia berharap kebijakan itu dapat berlaku pada April 2021.
"Kami sedang dalam tahap finalisasi PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya. Mudah-mudahan bisa berlaku mulai April 2021 untuk kendaraan di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc. Nanti akan kita umumkan begitu selesai PMK-nya," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (23/3).
Keputusan untuk memberikan insentif PPnBM kendaraan bermotor di atas 1.500 cc berangkat dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Pertimbangannya ialah adanya dinamika di lapangan setelah insentif PPnBM kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah diluncurkan pada 1 Maret 2021.
Sama seperti kebijakan sebelumnya, insentif PPnBM kendaraan bermotor di atas 1.500 cc direncakan berlaku untuk kendaraan yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.
Baca juga: Pemerintah Timbang Insentif PPnBM untuk Kendaraan di Atas 1.500cc
Pada 1 Maret 2021 pemerintah resmi memberlakukan insentif PPnBM kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021 secara bertahap.
Pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), pemerintah akan menanggung PPnBM kendaraan bermotor hingga 100%, di tiga bulan kedua (Juni-Agustus) diskon PPnBM akan diberikan sebesar 50%, dan di empat bulan terakhir (September-Desember) diskon PPnBM diberikan sebesar 25%.
Relaksasi tersebut berlaku hanya untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 serta 70% lebih komponennya berasal dari dalam negeri.
Alokasi anggaran relaksasi PPnBM kendaraan bermotor ada di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang insentif usaha sebesar Rp2,99 triliun. (A-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved