Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, aturan insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor berkapasitas 2.500 cc sedang dalam tahap finalisasi. Dia berharap kebijakan itu dapat berlaku pada April 2021.
"Kami sedang dalam tahap finalisasi PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya. Mudah-mudahan bisa berlaku mulai April 2021 untuk kendaraan di atas 1.500 cc hingga 2.500 cc. Nanti akan kita umumkan begitu selesai PMK-nya," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (23/3).
Keputusan untuk memberikan insentif PPnBM kendaraan bermotor di atas 1.500 cc berangkat dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Pertimbangannya ialah adanya dinamika di lapangan setelah insentif PPnBM kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah diluncurkan pada 1 Maret 2021.
Sama seperti kebijakan sebelumnya, insentif PPnBM kendaraan bermotor di atas 1.500 cc direncakan berlaku untuk kendaraan yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.
Baca juga: Pemerintah Timbang Insentif PPnBM untuk Kendaraan di Atas 1.500cc
Pada 1 Maret 2021 pemerintah resmi memberlakukan insentif PPnBM kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021 secara bertahap.
Pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), pemerintah akan menanggung PPnBM kendaraan bermotor hingga 100%, di tiga bulan kedua (Juni-Agustus) diskon PPnBM akan diberikan sebesar 50%, dan di empat bulan terakhir (September-Desember) diskon PPnBM diberikan sebesar 25%.
Relaksasi tersebut berlaku hanya untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 serta 70% lebih komponennya berasal dari dalam negeri.
Alokasi anggaran relaksasi PPnBM kendaraan bermotor ada di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang insentif usaha sebesar Rp2,99 triliun. (A-2)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved