Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras di masa panen raya. Hal itu mengonfirmasi persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
"Saya utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya. Pasti dan ini semua tidak ada impor beras selagi panen raya," tegas Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (22/3).
Lutfi menjelaskan penurunan harga gabah di tingkat petani bukan karena kebijakan pemerintah atau terkait impor. Bahkan menurutnya, Kementerian Pertanian memiliki kinerja baik, lantaran hasil panen berada dalam tren positif.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
"Permasalahan hari ini curah hujan tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa dibeli untuk cadangan pemerintah. Itu jelas," papar Lutfi.
"Sekarang yang menjadi masalah pengering di tingkat petani tidak ada. Jadi harga begitu dipotong, gabah itu mesti segera digiling, kalau tidak itu akan busuk," sambungnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa wacana impor beras yang mencuat di masyarakat berawal dari keputusan Bulog untuk memiliki cadangan (iron stock). Untuk memenuhi iron stock, salah satunya melalui impor.
"Bulog minggu lalu, Rabu atau Kamis, pengadaan untuk gabah petani hanya 85 ribu ton. Semestinya mendekati 500 ribu ton hari ini. Jadi penyerapan itu tidak baik. Ini menyebabkan stok Bulog berada di paling rendah dalam sejarah," jelas Lutfi.
Baca juga: Ini Strategi Kemendag untuk Dongkrak Kinerja Ekspor
Tipisnya cadangan beras di Bulog, lanjut dia, menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebab, saat dirinya pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, cadangan beras di Bulog tercatat kurang dari 500 ribu ton.
Angka cadangan yang tipis itu dinilainya akan membuat pemerintah tersudut oleh pedagang dan spekulan, yang hanya berorientasi keuntungan. "Itu yang saya takutkan. Karena dengan 500 ribu ton, pemerintah bisa dipojokkan pedagang dan spekulan. Kalau harga naik, saya juga yang salah," pungkasnya.
Kendati demikian, perhitungannya itu tidak berarti pemerintah akan melakukan impor beras. Apalagi di tengah musim panen raya, yang diperkirakan jatuh pada Maret-April 2021.(OL-11)
Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanca Banyumas, Muhammad Haekal, mengingatkan para pengecer agar mematuhi ketentuan harga sesuai regulasi yang berlaku.
Harga Minyakita di tingkat konsumen telah ditetapkan dan wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha. Harga Minyakita di tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.
Selain stok beras CBP sebanyak 22.000 ton, Bulog Sulteng juga memiliki stok gula sekitar 236 ton serta minyak goreng sebanyak 537.000 liter.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
BULOG Cabang Tegal, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana banjir Pekalongan.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved