Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
EKONOM Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar Hirawan menilai penurunan Suku Bunga Kredit (SBK) oleh perbankan sudah berjalan dengan semestinya.
Menurut dia, perbankan sudah memperhitungkan berbagai risiko yang akan dihadapi dengan penurunan SKB. Oleh karena itu, penurunan SBK saat ini merupakan hal yang wajar.
"Perbankan bukan lamban (dalam menurunkan SBK), tetapi mereka sedang menghitung secara hati-hati risiko yang mungkin terjadi. Khususnya, ketika terjadi kredit macet atau NPL," tutur Fajar saat dihubungi, Kamis (11/3).
Baca juga: Hingga Februari 2021, IHSG Sudah Menguat 4,39%
Lebih lanjut, Fajar berpendapat perbankan juga tidak mau berspekulasi. Sebab, SBK menjadi salah satu sumber keuangan perbankan untuk menjalakankan kegiatan operasional.
Dia menegaskan bahwa masyarakat juga perlu didorong untuk melakukan kegiatan ekonomi lewat kredit, termasuk konsumsi dan investasi. "Harusnya bukan hanya mendorong percepatan penurunan suku bunga kredit, tapi juga perlu mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui kredit," jelas Fajar.
Baca juga: OJK: Penurunan Masif Suku Bunga Kredit Bukan Keputusan Bijak
"Karena idealnya, jika suku bunga kredit turun, akan mendorong masyarakat untuk melakukan kredit konsumsi maupun investasi," imbuhnya.
Diketahui, SBK perbankan mengalami tren penurunan di semua jenis penggunaan kredit. Bahkan, SBK Investasi dan SBK Modal Kerja dikatakan telah mencapai single digit.
Hal ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020. SBK Modal Kerja turun 88 bps menjadi 8,88%, SBK Investasi turun 102 bps menjadi 9,21%dan SBK Konsumsi turun 65 bps menjadi 10,97%.(OL-11)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
PEMERINTAH Tiongkok kembali menurunkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman berbunga rendah kepada masyarakat, terutama bagi UMKM.
Ketua DPR Puan Maharani berharap pemerintah bisa mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30% dari total kredit.
Mahfud Md menyoroti banyaknya korban atas praktik pinjaman online (pinjol). Memberikan pinjaman dengan bunga mencekik, praktik yang merugikan rakyat ini harus ditindak secara tegas.
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa BRI terus melakukan review suku bunga secara berkala dan terus membuka ruang penurunan suku bunga.
Penurunan suku bunga kredit ini dilakukan karena menurunnya beban biaya dana (cost of fund) dan meningkatnya level efisiensi perbankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved