Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tidak menggulirkan program perlindungan sosial berupa subsidi gaji pada 2021. Oleh karena itu, pemerintah fokus mendorong sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diguncang pandemi covid-19.
"Perlindungan sosial di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji. Untuk tahun ini, kita dorong lebih kepada sektor yang produktif," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rakornas virtual, Selasa (9/3).
Baca juga: Menkeu: Anggaran PEN 2021 Dinaikkan Jadi Rp699,43 Triliun
Sektor produktif yang didorong, lanjut dia, merupakan sektor padat karya. Misalnya, pertanian dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor UMKM untuk mengurangi angka pengangguran. Berikut, meningkatkan daya beli masyarakat.
"Produk Indonesia ini terus didorong. Sehingga, tidak hanya meningkatkan konsumsi, tetapi juga mendorong supply-side dari UMKM," imbuh Airlangga.
Di sejumlah daerah, seperti Sumatera dan Kalimantan, pihaknya melihat ekonomi masyarakat mulai terdongkrak. Kondisi itu tidak lepas dari kebijakan penggunaan B30, yang memengaruhi kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO).
Baca juga: Inklusi Keuangan Belum Jangkau Pelosok, OJK: Peluang untuk Fintech
"Sumatera dan Kalimantan itu berbasis kebun. Padahal, saat yang sama harga karet naik 50%. Jadi artinya petani perkebunan di Sumatera bergembira dengan harga tinggi," pungkasnya.
Demikian pula dengan kondisi ekonomi di Indonesia bagian timur, Airlangga menyebut beberapa sektor mengalami pertumbuhan. "Di Sulawesi, Maluku dan Papua, harga nikel sudah membaik. Itu berkontribusi positif 2%," tutupnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved