Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tingkat inklusi keuangan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi dengan fintech lending.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi menyebut sebanyak 51% populasi orang dewasa di Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank.
"Penduduk Indonesia itu merupakan tertinggi keempat setelah Tiongkok, India dan Pakistan. Peningkatan inklusi keuangan di seluruh pelosok Tanah Air merupakan target penting yang harus dicapai. Untuk memastikan dukungan fungsi intermediasi dari sektor jasa keuangan berjalan optimal," tutur Riswiandi dalam seminar virtual, Selasa (9/3).
Baca juga: Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, Presiden: Pakai Cara Inovatif
Berdasarkan data OJK, hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga pada 2019, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%. Angka ini dinilai perlu ditingkatkan lagi.
Selain itu, jaringan pembiayaan juga harus diperluas hingga ke seluruh wilayah. Pasalnya, saat ini jumlah peminjam di Indonesia masih didominasi masyarakat yang tinggal di Jawa. "Persentasenya jumlah peminjam di luar Jawa itu baru mencapai 11,85%. Sisanya merupakan peminjam di Jawa," imbuh Riswinandi.
"Untungnya, berdasarkan data dari Google, saat ini jumlah pengguna layanan berbasis internet di Indonesia mencapai 37%. Peningkatannya harus dimanfaatkan industri fintech, untuk membuat inklusi keuangan di Indonesia lebih baik," pungkasnya.(OL-11)
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved