Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, Presiden: Pakai Cara Inovatif

PRESIDEN Joko Widodo mendesak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lebih agresif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air.

Desakan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 76%, atau jauh di bawah negara tetangga. Misalnya, Thailand yang sudah berada di level 82% dan Malaysia di level 85%. Bahkan, Singapura sudah mencapai level 98%.

Kepala Negara juga menerima laporan bahwa 73,7% kredit bank umum hanya berputar di wilayah Jawa. Artinya, porsi kredit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua tidak lebih dari 27%.

Baca juga: Marak Investasi Tiongkok di RI, BKPM: Mereka Berani

Berkaca dari data tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan wajib dilakukan. Sehingga, menumbuhkan pemahaman, minat dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.

Diharapkan, masyarakat yang tinggal di wilayah desa bisa memperoleh akses pembiayaan dan menabung di lembaga keuangan. Menurut Presiden, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi yang inovatif. Tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal.

"Gunakan cara-cara yang inovatif termasuk seni dan budaya, yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran. Libatkan juga lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerja sama dengan para tokoh," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Rakornas TPAKD, Kamis (10/12).

Selain itu, TPAKD harus lebih aktif dalam mendorong pendirian kelompok usaha di perdesaan, seperti kelompok tani dan koperasi. "Lakukan pendampingan dan asistensi kepada masyarakat secara intensif," imbuhnya.

Baca juga: Inklusi Keuangan Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Jokowi meminta seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam menyempurnakan infrastruktur keuangan. Penguatan harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif.

"Pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan penerbitan obligasi daerah, itu semua penting. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja," pungkas Kepala Negara.

Apabila semua upaya itu dijalankan dengan baik, Jokowi meyakini pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin berkembang pesat. Dengan begitu, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.(OL-11)