Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana membentuk Bullion Bank untuk mengelola komoditas emas di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan itu berangkat dari kondisi pertambangan emas di Indonesia yang tergolong potensial. "Kita memiliki pertambangan yang besar. Salah satu yang sedang dikaji oleh pemerintah adalah pembentukan Bullion Bank," kata Airlangga dalam rapat kerja Kemendag, Kamis (4/3).
Menurut Airlangga, ekspor komoditas emas Indonesia terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan global. Namun, pada saat yang sama, tingkat impor emas juga meningkat. Kondisi itu perlu untuk didalami dan diketahui penyebabnya.
Baca juga: Ini Strategi Kemendag untuk Dongkrak Kinerja Ekspor
"Komoditas emas mencatat peningkatan (ekspor), walau di lain pihak, emas juga impornya salah satu yang tinggi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu di dalami terkait ekspor dan impor emas," pungkasnya.
Diketahui, kinerja ekspor emas dan granule meningkat hingga US$5.280 juta. Sehingga, lanjut Airlangga, pemerintah optimistis dengan pembentukan bullion bank, yang dapat memberikan banyak manfaat.
Manfaat yang dimaksud seperti, menghemat devisa bagi pemerintah, industri mendapatkan sumber pembiayaan proyek, diversifikasi produk bagi bank, serta masyarakat akan mendapat return dari simpanan.
Baca juga: Ajak Masyarakat Berinvestasi Emas sejak Dini
Pertambangan Grasberg di Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia, setelah South Deep Gold Mine di Afrika Selatan, dengan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounces. "Emas yang dihasilkan dari tambang Grasberg merupakan produk ikutan dari tembaga," imbuh Airlangga.
Indonesia juga merupakan negara produsen emas terbesar ketujuh di dunia, dengan produksi 2020 mencapai 130 ton per tahun atau 4,59 juta ounce. Di sisi lain, PT Antam (Persero) Tbk, sebagai produsen emas asal Indonesia, hanya tergolong sebagai junior gold miner company dengan produksi sebesar 1,7 ton pada 2020.
Adapun konsumsi emas Indonesia cenderung masih rendah. Rinciannya, untuk retail investment 172.800 ounces dan perhiasan 137,600 ounces.(OL-11)
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved