Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kawasan food estate atau lumbung pangan yang berada di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2). Jokowi mendorong pengembangan kawasan food estate seluas 5.000 hektare pada 2020 dan ditingkatkan 10.000 hektare pada 2001 dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Food estate di Sumba Tengah baru kami siapkan memang 5.000 hektare, sekitar 3.000 hektarenya ditanami padi dan 2.000 hektarenya jagung. Tapi tahun ini kami perluas lagi menjadi 10.000 hektare, nanti dibagi 5.600 hektare untuk padi dan 4.400 hektare ditanami jagung," kata Jokowi, Selasa (23/2).
Jokowi menegaskan pengembangan kawasan food estate di Sumba Tengah sangat penting. Kehadirannya tidak hanya menyediakan pangan, tapi juga menekan angka kemiskinan yang hingga saat ini masih tinggi.
"Data yang saya pegang, kemiskinan di Sumba Tengah mencapai 34%. Panen padi yang di Sumba Tengah masih setahun sekali. Kami ingin panen padi bisa dua kali setahun dan jagung atau kedelai satu kali setahun," ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi mengapresiasi kerja keras Kementerian Pertanian (Kementan) dalam membangun food estate. Permasalahan utama dalam sektor pertanian yakni ketersediaan air sudah diantisipasi dengan membangun sumur bor.
"Tadi kami sudah lihat di kawasan food estate sudah dibangun sumur bor juga beberapa embung. Tapi ini masih kurang, karena Pak Bupati minta dibangunkan bendungan. Tadi saya sudah perintahkan Menteri PUPR untuk mengeceknya diikuti nanti Kementerian Pertanian untuk menambah bantuan alsintan terutama traktor," tegasnya.
"Saya yakin food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan NTT kita bisa ketahanan pangan negara kita yang lebih baik dan nanti kita fotokopi untuk dibangun di provinsi lain yang memiliki kesiapan," pinta Jokowi. (OL-14)
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved