Minggu 21 Februari 2021, 12:05 WIB

Wamen Hukum dan HAM Sosialisasikan UU Ciptaker pada Insan Pertagas

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Wamen Hukum dan HAM Sosialisasikan UU Ciptaker pada Insan Pertagas

Dok. Pertagas
Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Dr Edward Omar Sharif Hjiariej SH MHum

 

UU Cipta Kerja (Omnibus Law) telah mengubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang memangkas empat izin usaha menjadi satu izin, yakni izin usaha dari pemerintah pusat. Proses perizinan usaha hilir migas juga terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof Dr Edward Omar Sharif Hjiariej SH MHum dalam webinar yang membahas mengenai Omnibus Law. Webinar bertajuk "Melek Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam Perspektif Pemerintah dan Implementasinya" belum lama ini. 

“UU Cipta Kerja mengatur perizinan berbasis risiko,” kata Wamenkumham yang biasa disapa Prof Eddy dalam webinar  yang menjadi salah satu kegiatan dalam rangka  HUT ke-14 Pertagas.

UU Cipta Kerja juga menyisipkan satu ketentuan baru di dalam UU Migas, yaitu Pasal 23A. Dalam segi substansi pasal, pengaturan di dalamnya berkorelasi dengan Pasal 53 UU Migas yang mengatur ketentuan pidana terhadap kegiatan usaha hilir tanpa izin. 

“Pasal 23A menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, kecuali terhadap kegiatan yang berdampak negatif terhadap keselamatan dan lingkungan,” kata dia. 

Omnibus Law adalah sistem pengaturan yang menggabungkan dan mensimplifikasi total 78 Undang-Undang.  "UU Cipta Kerja diperlukan untuk simplifikasi regulasi dan perizinan dengan cara memotong rantai birokrasi sehingga iklim investasi bisa meningkat," kata Prof Eddy. 

Wiko Migantoro, Direktur Utama Pertagas, mengatakan, webinar ini penting agar para pekerja di lingkup Pertagas sebagai bagian dari subholding gas PT PGN Tbk, dapat memahami UU Cipta Kerja dari sumber yang benar dan tepat. Bukan hanya dari informasi-informasi di media yang beredar luas. Pertagas berharap dapat memahami undang-undang tersebut secara komprehensif dan memberikan dukungan pada pemerintah. 

"Kita tahu bahwa Omnibus Law dibuat antara lain untuk mendukung visi Indonesia tahun 2045 sehingga kami akan sangat senang sekali apabila mendapat pencerahan tentang langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut," ujar Wiko.

Tak hanya pembahasan UU Cipta Kerja, insan Pertagas juga mendapat pencerahan seputar hukum dalam dunia bisnis dan strategi pengambilan kebijakan yang mencegah penyalahgunaan wewenang. 

Diskusi dan tanya jawab seputar hukum telah memperkaya wawasan insan Pertagas sebagai bekal dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan pedoman Good Corporate Governance.(RO/E-1)

Baca Juga

Dok. Suryacipta Swadaya

Investor Asing Minati Kawasan Subang Smartpolitan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 26 Februari 2021, 13:39 WIB
Tingginya pernyataan minat atas lahan industri di Subang Smartpolitan tidak lepas dari potensi dan nilai strategis kawasan, yang dekat...
ANTARA/Puspa Perwitasari

Progres Pembangunan JIS Capai 48,41%

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 26 Februari 2021, 13:17 WIB
Selain dibangun dengan konsep green building, JIS juga nantinya akan memiliki fungsi multi-purpose...
Antara/Reno Esnir

Hari Ini, IHSG Berpotensi Melemah Terbatas

👤Fetry Wuryasti 🕔Jumat 26 Februari 2021, 13:08 WIB
Hal itu seiring melemahnya pasar saham global dan kecenderungan investor untuk menunggu rilis data inflasi Indonesia pada pekan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya